
KAMPUNGBERITA.ID-Program ketahanan pangan yang dicanangkan Pemkot Surabaya mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Surabaya. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari banyaknya bantuan bibit, benih ikan, maupun ternak yang disalurkan. Lebih dari itu, efektivitas program dalam meningkatkan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga, serta mendongkrak ekonomi masyarakat menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.
Dukungan ini disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Ghofar Ismail. Menurut dia, berbagai program ketahanan pangan yang dijalankan Pemkot telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Program itu meliputi budidaya sayur-mayur, cabai, hingga pengembangan tanaman padi di wilayah pinggiran kota, seperti Wiyung, Jeruk, dan Lakarsantri. “Kami di Komisi B mendukung penuh program ketahanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya. Hasil panen dari kegiatan pertanian masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi capaian program pemerintah, tetapi juga benar-benar dirasakan warga sekitar. Jadi hasilnya diberikan kepada masyarakat yang mengelola dan bisa dibagikan kepada warga di sekitarnya,”ujar dia, Selasa (3/11/2026).
Menurut Ghofar yang juga Ketua DPD PAN Kota Surabaya, Tujuan program tersebut untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kota Surabaya, sekaligus meringankan beban mereka,” jelas dia.
Ghofar merinci DKPP sudah menyalurkan bantuan kepada warga untuk pengembangan sektor perikanan dan peternakan skala rumah tangga. Yakni, berupa bibit ikan lele. Itu per item per RT diberi bantuan berupa 50 ikan lele, bibitnya dan juga pakannya.
Berbeda dengan pola budidaya sebelumnya yang menggunakan kolam terpal, program kali ini memanfaatkan tong plastik. Model tersebut dinilai lebih praktis karena tidak membutuhkan lahan luas sehingga memungkinkan diterapkan di kawasan permukiman padat penduduk.
Selain perikanan, DKPP juga memberikan bantuan ternak ayam petelur. Setiap penerima direncanakan memperoleh 10 ekor ayam betina dan dua ekor ayam jantan. Program ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan protein sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan keluarga. Untuk program ayam petelur ini, warga perlu mempersiapkan kandang terlebih dahulu karena akan disurvei DKPP. “Ini semua merupakan upaya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat melalui sektor pangan. Jadi, warga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diharapkan bisa mengembangkan kegiatan tersebut,” ungkap dia.
Di sektor perikanan, Komisi B dan Pemkot Surabaya rencananya akan melakukan penguatan rantai distribusi hasil tangkapan nelayan, khususnya di kawasan pesisir. Skema penyaluran ikan dari nelayan kepada pengepul melalui Koperasi Merah Putih diharapkan dapat diperkuat, termasuk membuka akses kepada pembeli potensial agar pemasaran hasil perikanan lebih terarah. “Pembeli nantinya bisa berasal dari Program MBG maupun masyarakat umum. Tujuannya agar ketahanan pangan di Surabaya bisa kuat,” tambah Ghofar.
Terkait bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan , Ghofar menyebut sejumlah perusahaan sudah ikut berkontribusi. “Hanya saja, kadang belum sepenuhnya selaras dengan aspirasi atau kebutuhan warga karena programnya mengikuti program Pemkot,”ujar Ghofar seraya mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. KBID-BE

