KAMPUNGBERITA.ID-Pada 2024 merupakan pertama kalinya pilkada digelar secara serentak di seluruh wilayah, hanya sekitar sembilan bulan setelah masyarakat memberikan suaranya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).
Berdasarkan Sistem Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI, partisipasi pemilih secara nasional dalam Pilkada Serentak 2024 hanya 68,16 persen. Padahal, tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2024, sembilan bulan sebelumnya, mencapai 80 persen lebih.
KPU perlu lebih mengakselerasi upaya-upaya peningkatan partisipasi pemilih, ketika pelaksanaan Pilkada digelar secara berdekatan dengan Pilpres dan Pileg.
Menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024, kecuali Surabaya yang naik, disebabkan faktor yang disebut Voter Fatigue, yakni pemilih jenuh dengan proses pemilu yang sering dan durasi kampanye yang panjang, atau mereka tidak tertarik untuk terlibat lebih jauh dalam proses demokrasi. Terus kemudian sebagian masyarakat meyakini bahwa pasangan calon (Paslon) itu yang akan menang dan lain-lain sebagainya.
Apakah fenomena yang demikian bisa jadi alasan Kepala Daerah kembali dipilih oleh DPRD?
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni ketika dikonfirmasi soal menurunnya partisipasi pemilih secara nasional pada Pilkada Serentak 2024 mengatakan,
Ini memang membuka ruang diskursus buat pengambil kebijakan di Jakarta, apakah tetap mempertahankan keserentakan pemilu itu di tahun yang sama.
Dia mengakui, proses pelaksanaan Pilkada Serentak di tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres itu memang membuat masyarakat jenuh.
“Ketika masyarakat jenuh, tentu mereka enggan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan, sampai ada istilah pemilu lagi, pemilu lagi. Ini harus dipikirkan apakah kemudian ada perubahan dalam rekrutmen kepemimpinan kita di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Apakah kemudian tetap dibiarkan dengan seperti ini, hanya diganti tahunnya,”kata dia.
“Kalau saya berharap Pileg dan Pilpres di tahun yang sama harinya berbeda. Kalau Pilkada mungkin pada tahun berikutnya, sehingga rakyat tidak jenuh,” tambah mantan jurnalis ini.
Lebih jauh, Toni, panggilan Arif Fathoni menyebut seluruh partai politik memang memiliki kewajiban moral untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. “Alhamdulillah, untuk Pilkada Surabaya partisipasi pemilih justru naik, meskipun melawan kolom kotak kosong,” tandas dia.
Menurut Toni yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, ini menunjukkan bahwa masyarakat Surabaya sudah bisa memahami bahwa pemilu ini adalah sarana merekrut kepemimpinan yang akan membawa lima tahun ke depan kota (Surabaya) dan provinsi (Jawa Timur) ini mau jadi apa.
Soal adanya usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan lewat DPR, Toni secara diplomatis menyatakan jika dirinya ditanya sebagai ketua partai, ya manut saja kepada petinggi-petinggi partai di Jakarta.
“Yang tahu manfaat dan mudharatnya kan mereka. Jadi kami manut saja, ” pungkas dia. KBID-BE