KampungBerita.id
Kampung Raya Peristiwa Surabaya Teranyar

Pembangunan Fisik Tertunda dan Perumahan Belum Serahkan Fasum, Ini Keluhan Warga kepada John Thamrun saat Reses

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, John Thamrun. @KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-John Thamrun, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya yang berangkat dari daerah pemilihan (dapil) 5 meliputi Kecamatan Asemrowo, Benowo, Dukuh Pakis, Karangpilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Tandes, dan Wiyung, telah menyelesaikan Reses Tahun Sidang Ketiga Masa Persidangan III TA 2022 DPRD Kota Surabaya.

Dari reses di sejumlah titik itu, kata John Thamrun, mayoritas warga mengeluhkan soal penundaan proyek fisik berupa pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana. “Memang, selama dua tahun ini kan tidak ada proyek pembangunan fisik. Semua ditunda. Karena anggaran OPD direfocusing untuk penanganan Covid-19,” ujar dia.

Dia berharap, Covid-19 segera berakhir, sehingga pembangunan fisik berupa sarananya dan prasarana untuk kepentingan masyarakat Surabaya bisa kembali dijalankan.

Selain masalah pembangunan fisik yang tertunda, politisi PDIP ini juga banyak menerima keluhan dari warga perumahan terkait fasilitas umum (fasum) di perumahan-perumahan yang belum diserahkan kepada Pemkot Surabaya.

“Ini jadi kendala. Karena ada perumahan yang belum ada gorong-gorongnya. Tampaknya developer perumahan itu membangunnya tidak memenuhi standar lingkungan yang baik,” ungkap John Thamrun.

Selama fasum tersebut oleh pengembang belum diserahkan ke pemkot, lanjut dia, warga tidak bisa menikmati prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), seperti jalan, saluran air dan lain-lain. Sehingga ketika terjadi banjir Pemkot Surabaya tidak bisa intervensi dengan membenahi sarana utilitas yang ada di perumahan tersebut. “Jadi ini perlu kebijakan yang berbeda. Akhirnya, perumahan- perumahan kecil jadi korban dan sulit menikmati fasilitas umum secara maksimal,” ungkap dia.

Seperti diketahui pengembang perumahan memiliki kewajiban untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) ke Pemkot Surabaya.
Setelah diserahkan fasum tersebut dikelola untuk kepentingan masyrakat.

Soal PSU itu diatur dalam Perda 7/2010 tentang Penyerahan PSU pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.

Kemudian soal penyerahan PSU diatur dalam Perwali 14/2016. “Jadi pengembang perumahan dan permukiman misalnya, wajib menyediakan ruang untuk fasum dan fasos minimal 30-41 persen. Tergantung seberapa besar luasan area yang sedang digarap untuk proyek itu,” jelas dia yang juga ketua PAC PDI-P Kecamatan Lakarsantri.

Dia menambahkan, fasum dan fasos tersebut berupa jalan, jaringan drainase, sarana pendidikan, keagamaan dan lainnya.

Sementara berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, hingga sekarang penyerahan PSU oleh para pengembang terus berjalan dan beberapa sedang diproses. Untuk 2022, dari Januari hingga Maret, total PSU yang diserahkan mencapai 237.429, 78 meter persegi. Dengan begitu , luas total sampai Maret 2022 adalah 3.676.444,52 meter persegi. KBID-BE

Related posts

Surabaya Sumbang 195 Kasus Covid-19, Jatim Bakal Salip Jakarta

RedaksiKBID

Sistem PPDB Ruwet, Puluhan Wali Murid Luruk DPRD Surabaya

RedaksiKBID

Rektor ITS Nilai Fandi Utomo bisa Pimpin Surabaya

RedaksiKBID