KAMPUNGBERITA.ID – Wacana pemekaran Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Surabaya memang mendapat dukungan dari parpol-parpol yang ingin ada pemerataan wilayah.
Untuk mewujudkan itu, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Ghofar Ismail mendorong Dispendukcapil memaksimalkan sosialisasi agar masyarakat terdata semua, utamanya yang baru menginjak usia 17 Tahun.
Dia mengatakan, saat rapat koordinasi dengan KPU Kota Surabaya dan Dispendukcapil lalu, Dispendukcapil menyampaikan data kependudukan yang diajukan ke Kemendagri pada Desember 2021 ada 3.007.000 jiwa. Tapi kenyataannya, NIK yang terekam dan kemudian dicocokkan tinggal 2.970.000 jiwa.
” Makanya, kami mendesak Dispendukcapil memaksimalkan. Sebab partai politik di Kota Surabaya ingin adanya penambahan sekitar 5 kursi di DPRD Kota Surabaya. Sehingga menjadi 55 kursi, ” ujar dia.
Pemekaran dapil yang berujung pada penambahan kursi, kata politisi PAN ini tujuannya untuk memeratakan pelayanan DPRD kepada masyarakat yang selama ini belum bisa terkover semua. Jadi, tatap muka anggota dewan dengan warga Surabaya belum maksimal.
Lebih jauh, Ghofar juga mengimbau agar KPU melakukan evaluasi, apakah ada sinkroniasi dengan data yang ada di KPU RI terkait Pemilu 2024.
“Mereka masih menunggu data terbaru karena sampai sekarang ini belum ada informasi. Kalau KPU memang membutuhkan anggaran melalui APBD Kota Surabaya, ya harus segera mengajukan, ” tandas dia.
Dia menambahkan, kalau ada pemekaran dapil bagaimana, kalau tidak bagaimana, atau mungkin ada pergeseran kecamatan.Ini kan harus segera dimaksimalkan agar saat pelaksanaan pemilu sudah ada regulasi dari KPU RI, sehingga data-data kependudukan tinggal memasukkan saja. Dengan begitu, akan sejalan dengan usulan masyarakat Surabaya.
Dia menegaskan, jika penduduk Surabaya sudah tembus 3 juta lebih, ya harus ada pemekaran dapil. ” Jika sekarang ini lima dapil, saya setuju dimekarkan menjadi enam dapil. Jangan terlalu banyak. ” Namun, kalau tak bisa pemekaran dapil, ya harus mengikuti aturan yang terbaru mungkin, yaitu data pergeseran kecamatan,” pungkas dia.
*Pendapat Publik
DPC Partai Gerindra Kota Surabaya tak keberatan adanya pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Surabaya. Mengingat, dengan jumlah penduduk hampir 3 juta, Surabaya yang memiliki 31 kecamatan hanya dibagi 5 dapil.
Bandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo yang hanya memiliki 18 kecamatan, tapi dapilnya ada enam.
“Saya setuju Surabaya dimekarkan jadi enam dapil. Saya pikir ini cukup logis. Karena jumlah konstituen dan persebaran wilayah masih cukup. Kalau di atas itu (6 dapil), ongkos politik lebih mahal dan kompetisi makin keras, “ujar Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya, AH Thony.
Meski demikian, kata AH Thony, semua dikembalikan kepada mekanisme partai dan KPU.
Bagaimana mereka berkomunikasi, dan memandang apakah pemekaran dapil dibutuhkan apa tidak. “Ya, kita tunggu saja kalkulasi dari KPU Surabaya, apakah dapil di Surabaya ini perlu dimekarkan atau tidak, termasuk keputusan dari Kemendagri nanti,” ungkap dia.
Lebih jauh, Thoni menyatakan,
untuk pemekaran dapil tentu ada indikator indikator yang dijadikan bahan pertimbangan. Seperti soal penduduk, kewilayahan, topografi, dan geografi.
Selain itu, lanjut dia, persebaran penduduk menjadi pertimbangan yang harus dilihat. “Tidak sekadar siapa mewakili berapa. Kalau perwakilan itu kita harus menghitung. Kalau sekarang rasio satu orang mewakili 22 ribu.
Itupun perlu kita lihat apakah sudah efektif asas keterwakilannya atau belum, ” ungkap dia.
Menurut Thony yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, semua ini perlu ada evaluasi- evaluasi. Kalau kemudian satu orang mewakili 22 ribu dalam konsep public interest (kepentingan umum) pembangunan, ya tidak perlu ada tambahan kursi.
Tapi yang tak kalah penting, apakah pemekaran dapil itu memang betul- betul dibutuhkan. Karena itu, harus ada kajian dan mendengarkan pendapat publik, apakah jumlah anggota dewan harus ditambah?
“Sekarang kalau masyarakat sudah merasa cukup 50 anggota dewan, ya kenapa harus menambah. Jadi suara publik ini juga harus didengar, ” pungkas Thony. KBID-BE