KampungBerita.id
Headline Kampung Raya Peristiwa Surabaya Teranyar

Polemik IMI Jatim- Disbudporapar, Komisi D Bantu Cairkan Komunikasi yang Buntu

Ketua IMI Jatim, Bambang Haribowo bersama jajarannya ketika hearing di Komisi D DPRD Kota Surabaya. @ KBID-2022.

KAMPUNGBERITA.ID-Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jatim kecewa berat terhadap sikap Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Kepariwisataan (Disbudporapar) Kota Surabaya. Ini dipicu adanya salah satu klub anggota IMI Jatim dipersulit saat mengurus perizinan penggunaan sirkuit di kompleks Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Race akhir 28-29 Mei lalu.

Karena perizinan tak keluar, akhirnya Kejurnas Drag Race batal digelar di Surabaya dan dipindah ke Sidoarjo.”Sejak mengajukan izin sampai pelaksanaan Kejurnas surat kami tak direspons dengan baik oleh Disbudporapar. Kalau seperti ini, lebih baik GBT dijadikan lahan parkir, tidak perlu sebagai sirkuit, “ujar Ketua IMI Jatim, Bambang Haribiwo usai hearing di Komisi D DPRD Kota Surabaya bersama Disbudporapar Kota Surabaya di ruang Komisi D, Rabu (15/6/2021).

Selain itu, Bambang juga menyayangkan sikap Kepala Disbudporapar Wiwiek Widyawati yang acuh, sulit ditemui atau dihubungi. Bahkan, terkait ini IMI Jatim sempat wadul ke Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.
“Kami berharap Bu Kadis janganlah mempersulit penyelenggara event, teman-teman klub, dan pebalap-pebalap Surabaya maupun yang ada di Jatim untuk latihan. Makanya kami ke Komisi D untuk membantu mencarikan solusi,”tandas dia.

Bambang mengaku, IMI Jatim banyak menerima pengaduan, baik dari penyelenggara event maupun klub motor yang tidak bisa menggunakan sirkuit GBT.Dengan adanya pertemuan yang difasilitasi Komisi D ini, Bambang meminta Disbudporapar bersedia membuka diri untuk klub anggotanya agar bisa latihan di sirkuit GBT.

Selama ini Bambang menyatakan sangat kesulitan karena ada pembatasan waktu latihan.Apalagi, harus ada surat menyurat yang berbelit-belit. “Kalau dalam event, surat menyurat itu sudah biasa. Tapi tolong jangan dipersulit. Jika toh ada retribusi untuk membayar sewa sirkuit kami tak mempersoalkan. Hanya saja, harga sewa itu harus jelas dan sesuai petunjuk teknis (juknis), tidak abu-abu lagi. Selain itu, harga sewa juga harus dibedakan, mana yang event, mana yang latihan. Selama ini kan digebyah uyah atau disamaratakan, “ungkap dia.

Ketua Bidang Organisasi IMI Jatim, Hamzah Purwandoyo, menyatakan, IMI Jatim berhasil menyabet provinsi terbaik sebanyak empat kali berturut-turut sekaligus menyumbangkan medali emas pada PON Papua 2021 kemarin untuk cabang olahraga motocross. Dan, IMI Jatim membuat event iniĀ  di sirkuit GBT kan untuk membawa nama baik Surabaya. Tapi kok masih saja ada kesulitan.
“Kita ini orientasinya bukan pendapatan. Sudah baik, kita pakai sirkuit itu sewa dan hasilnya masuk PAD Surabaya. Sekali nyewa ada bukti, karena sudah jelas aturannya,” jelas dia.

Lebih jauh, Hamzah Purwandoyo menyatakan, sirkuit ini sudah jadi kebanggaan dunia. Kalau ada event tiap minggu misalnya, pemasukan untuk PAD jelas. Karena itu, pihaknya minta Disbudporapar secara terbuka menyampaikan apa yang jadi kendala.

Sementara Kepala Disbudporapar Kota Surabaya, Wiwiek Widyawati mengatakan, sebenarnya sejak 1 Januari 2022, dirinya tak pernah memberikan komentar. Mulai Pebruari hingga Juni ada 10 kegiatan yang menggunakan GBT, termasuk IMI Jatim. Jadi siapa yang memasukkan surat diterimanya.
“Intinya, tidak ada penolakan. sampai hari inipun kami tak pernah menolak. Memang beliau (Ketua IMI Jatim Bambang Haribowo, red) belum ketemu kami,”ujar dia.

Bahkan, lanjut dia, warga Surabaya ataupun bukan, asal menjadi klub anggota dan mendapat rekomendasi IMI Jatim semuanya bisa menggunakan sirkuit GBT.

Wiwiek mengaku, pihaknya mendapat masukan tentang manajemen pengelolaan sebuah sirkuit yang dirasa cukup penting. Menurut dia, untuk pengembangan GBT pihaknya akan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk sebuah sirkuit secara bertahap. Karena sirkuit GBT memiliki standar tinggi.
“Kita akan melengkapinya secara bertahap,” tandas dia.

Wiwiek menegaskan, pihaknya terbuka kembali jika komunikasi itu dibangun dengan baik.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati menegaskan, siapa pengguna sirkuit GBT itu tak ada pembatasan identitas. Hanya saja, Pemkot Surabaya memang punya perda sebagai acuan untuk menarik retribusi. Untuk sewa, ada yang per jam dan dan ada yang per blok.
“Komisi D di sini ingin memfasilitasi untuk membuka kran komunikasi yang buntu. Memang ada perda, karena itu harus ada komunikasi dua arah agar ke depannya lebih baiik, optimal, dan tak ada salah paham. Kita pastikan Disbudporapar untuk memfasilitasi, khususnya untuk arek-arek Surabaya dan Jatim. Karena pendapatan dari sewa itu masuk PAD, tidak ada yang di bawah tangan yang masuk ke oknum-oknum, “tegas dia.

Anggota Komisi D, Cahyo Siswo Utomo mengatakan untuk retribusi sewa menyewa GBT itu memang diatur dalam Perda Nomor 1/2022. Perda ini dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan untuk menimbulkan masalah. Makanya, membangun komunikasi itu sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Jangan sampai ada isu yang melebar, misalnya pengguna sirkuit GBT hanya untuk warga yang ber-KTP Surabaya saja,” tandas dia.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr Akmarawita Kadir mengatakan, soal batalnya event kejurnas di GBT kala itu, mungkin karena ada kegiatan yang load. Karena sebelumnya ada dua OPD, kini jadi satu.

“Kalau kita cermati permasalahan ini, saya pikir hanya masalah komunikasi yang belum pas. Tapi sudah ada titik temu tadi,” ungkap dia.

Dia menjelaskan, jajaran pengurus IMI Jatim yang dikomandani Bambang Haribowo sudah mengeluarkan semua unek-uneknya dan akan membuat list persoalan secara tertulis dan rencana kerja kegiatan IMI selama setahun.

Dari list permasalahan ini, lanjut dia, nantinya akan difollow-up dan dibicarakan dengan Disbudporapar bersama timnya. “Jadi nanti dicarikan solusi yang bisa langsung diadopsi,”kata dia.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, tujuan utama IMI Jatim ini kan agar anak- anak tidak balapan liar di jalanan yang bisa merugikan masyarakat. Mereka dibina dan diwadahi serta hobinya itu disalurkan ke sirkuit,” tandas dia.

Lebih jauh, Akmarawita mengaku dampak adanya kegiatan IMI Jatim sangat dirasakan para UMKM.
“Kalau ada kegiatan balapan banyak UMKM berjualan, sehingga ekonomi menggeliat. Ini seperti yang diinginkan Wali Kota Pak Eri Cahyadi, yakni ekonomi tumbuh dan berkembang,” pungkas dia.KBID-BE

Related posts

Pesantren Ploso Kediri Diduga ‘Diteror’, Orang Asing Kerap Terlihat di Sekitar Pondok

RedaksiKBID

Lokasi Hotel dan Rusun untuk Observasi Covid-19 di Surabaya Dipertanyakan Keberadaanya

RedaksiKBID

Pengerukan Endapan Lumpur Saluran Box Culvert di Babat Jerawat, Komisi C: Jangan Tunggu Sampai Penuh

RedaksiKBID