KAMPUNGBERITA.ID-Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya memberikan sejumlah catatan pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P-APBD 2022. Pandangan Fraksi PKS ini disampaikan Aning Rahmawati (Sekretaris Fraksi) dalam rapat paripurna R-PAPBD 2022, Senin (19/9/2022).
Menurut Aning, perubahan APBD 2022 perlu memperhatikan dampak kenaikan BBM bersubsidi terhadap kondisi ekonomi warga Kota Surabaya.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang sudah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, senilai Rp 150 ribu per bulan, hendaknya dapat diselesaikan segera, tanpa menunggu waktu maksimal 14 hari.
“Pembagian secara door to door oleh petugas dapat dilanjutkan, jangan hanya di awal masa pembagian. Sebab hal ini dapat menjamin BLT tepat sasaran dan petugas bisa melihat langsung kondisi sehari-hari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk jika ditemukan warga yang sedang sakit atau mengalami permasalahan sejenis,”ujar Aning.
Selain itu, lanjut Aning, F-PKS mendorong Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejumlah Rp 200 ribu per bulan, segera tersampaikan kepada warga
yang berhak menerima.
Karena konsep awal BPNT adalah untuk memudahkan warga berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
” F-PKS meminta Pemkot Surabaya memfasilitasi dengan keberadaan UMKM penyedia sembako yang dekat dengan KPM,”tandas dia.
Terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) sejumlah Rp 600 ribu kepada 179.741 pekerja di Kota Surabaya, yang sebagiannya merupakan warga kota Surabaya, hendaknya dapat segera dicairkan. “Ini akan membantu para pekerja, termasuk para pekerja transportasi seperti sopir angkot, ojek online, ojek pangkalan, maupun para nelayan, pekerja non-ASN, dan lainnya,” ungkap dia.
F-PKS juga mendorong agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang jumlahnya per Juli 2022 mencapai 934.026 orang, juga mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Surabaya.
Begitu juga dengan anggaran untuk Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Bunda Pos PAUD Terpadu (PPT) agar benar-benar bisa direalisasikan segera.
Hingga saat ini, anggaran laptop untuk 885 PPT yang sudah dianggarkan pada APBD murni 2022 sebesar Rp 8 miliar, belum juga terealisasi, sementara tahun anggaran segera berakhir.
“Padahal sarana tersebut sangat dibutuhkan oleh para Bunda PAUD mulai pengisian data dapodik, administrasi lembaga, hingga menunjang kegiatan belajar-mengajar, ” tandas Aning yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini.
Sementara untuk usulan masyarakat melalui RT-RW yang masuk seperti pavingisasi, perbaikan saluran lingkungan, dan pengadaan bak sampah, F-PKS juga memohon dapat segera direalisasikan, sebab sudah masuk penganggaran APBD murni 2022.
Termasuk juga pelaksanaan Dana Kelurahan yang sudah keluar Peraturan Walikota (Perwali) nya.
“Hendaknya tidak ada lagi keraguan untuk segera direalisasikan,” tutur dia.
Yang juga tak kalah penting, lanjut dia, F-PKS juga mendesak pemkot segera mencairkan Beasiswa Pemuda Tangguh bagi siswa SMA, SMK, dan mahasiswa yang sudah mengajukan.
“Karena tahun ajaran baru sudah berjalan beberapa bulan, sementara beasiswa yang dinantikan belum kunjung dicairkan,”kata Aning.
F-PKS juga memberikan catatan pada anggaran penanganan sampah mencapai Rp 498 miliar, mulai pemeliharaan sarana prasarana TPS, layanan pengolahan sampah, biaya pengangkutan, hingga tipping fee. “Biaya yang besar ini mesti ditunjang dengan upaya pengurangan sampah di hulu, antara lain dengan program kampung zero waste yang telah digagas dan dilaksanakan, “ungkap dia.
Di bidang transportasi, F-PKS memandang perlunya integrasi aplikasi GoBis dan Teman Bus agar lebih efisien bagi pengguna jasa ini.
Di samping itu, operasional Bus BTS (buy the service) Trans Semanggi yang diajukan ke pusat juga bisa dioperasikan semua.
Tidak hanya itu, F-PKS juga mendesak Pemkot Surabaya juga segera merealisasikan 36 kendaraan baru sebagai feeder yang sudah dianggarkan
di APBD murni 2022 sebesar Rp 25,2 miliar.
“Kami memandang angkutan feeder ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional Suroboyo Bus dan juga Bus Trans Semanggi,” pungkas dia. KBID-BE