KAMPUNGBERITA.ID-Komisi B DPRD Kota Surabaya mengkritisi d pendapatan dari sektor parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, yang ternyata hasil dan target tak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.
Hal ini terungkap saat Komisi B menggelar Rapat Koordinasi terkait Evaluasi dan Monitoring Kinerja Triwulan 4 Tahun Anggaran 2024 dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Kamis (19/12/2024).
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Agung Prasodjo menyatakan, hasil dan target pendapatan dari sektor retribusi TJU yang disampaikan Dishub secara prinsip tidak ada perubahan signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Padahal, kondisi jalan di Surabaya sudah banyak berubah. Pun jumlah kendaraannya.
Target dari Tim Anggaran Daerah (TAPD) Pemkot Surabaya adalah Rp 59 miliar, ternyata hanya bisa tercapai Rp 25 miliar.
“Angka ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, sepertinya ini angka aman. Padahal kalau dihitung secara matematis, seharusnya ada penambahan,” ungkap dia.
Politisi senior Partai Golkar ini mencontohkan, jumlah penduduk Kota Surabaya hampir 3 juta.
Kalau pagi hingga sore bisa mencapai 6 juta orang, karena banyak juga kendaraan yang datang dari daerah sekitar Surabaya. Kalau diambil 10 persen saja pemilik kendaraan, maka ketemu 600 ribu kendaraan roda 2 yang beroperasi di Surabaya, belum yang jenis mobil dan lain-lain.
“Ini hanya berdasarkan data penduduk, padahal jika siang hari bisa mencapai lebih dari 6 juta orang yang beraktivitas di Surabaya, karena banyak yang datang dari wilayah penyangga seperti Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto serta Bangkalan, untuk keperluan bekerja,”terang dia.
Atas dasar inilah, Agung mengatakan jika sumber daya manusia (SDM ) Dishub Kota Surabaya yang membidangi retribusi parkir TJU belum menunjukkan kinerja yang maksimal, sehingga belum bisa meminimalisasi kebocoran.
“Teman-teman (bidang retribusi parkir TJU Dishub) ini belum ‘fight’ dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan di lapangan masih menunggu laporan dari petugas atau jukirnya. Seharusnya mereka ini sudah membuat sistem yang baru,” tandas dia.
Menurut mantan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya ini, satuan kerjanya Dishub Kota Surabaya ini harus mulai proaktif untuk mendatangi lokasi parkir secara periodik. Karena kalau bicara parkir kendaraan, itu sifatnya insidentil.
“Kalau satu titik dalam sehari setoran ke dishub hanya Rp 100 ribu, itu kan hanya untuk 20 mobil dan beberapa jam. Padahal dalam sehari bisa beberapa kali kendaraan yang parkir. Jadi di lapangan itu banyak terjadi kebocoran, makanya sistem dan SDM-nya harus dibenahi, terutama yang di lapangan. Jangan malas gerak,” tegas Agung.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan terus memelototi pendapatan dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum di tahun 2025.
“Sekali lagi kita ingatkan untuk tahun depan (2025) akan kita pelototi terus dan kita lecut,”pungkas dia.
Menanggapi hasil evaluasi dari Komisi B, Sekretaris Dishub Kota Surabaya, Trisno Wibowo mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk mengejar target pada Desember 2024.
“Target akhir Desember nanti bisa mencapai 48 persen atau Rp 49 miliar. Jadi ada beberapa retribusi parkir kami yang belum sesuai target, di antaranya retribusi PJU,” jelas dia.
Namun dengan arahan dan masukan dari Komisi B, kata Trisno Wibowo, pihaknya akan berusaha untuk mengejar capaian sesuai target, yakni diploting Rp 102 miliar untuk tahun 2025.
“Komisi B mendorong kami agar meningkatkan kinerja pengawasan, kemudian diminta untuk mendahulukan jenis roda empat dengan sistem typing seperti di tol. Selanjutnya juga soal penataan area parkir roda dua di sekitar RS Soewandhi,” ucap dia. KBID-BE