KAMPUNGBERITA.ID-DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya mengebut proyek-proyek vital di Surabaya, mengingat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) akan dilaksanakan pada September 2024.
Sementara dalam rapat evaluasi triwulan dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (29/4/2024), DSDABM Kota Surabaya menyampaikan faktor kekurangan anggaran dapat diatasi dengan melelang proyek tanpa uang muka ke kontraktor.Bahkan sampai kini sudah 80 persen proyek yang siap digarap dengan metode tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, pihaknya pernah berdialog dengan para kontraktor dan mereka setuju membantu pengerjaan fisik proyek Pemkot Surabaya tanpa uang muka lebih dulu.
“Ini kan proyek pemerintah, pembayarannya pasti terjamin meski waktu pembayarannya agak mundur, “ujar Baktiono.
Politisi senior PDI-P ini menyebut DSDABM Kota Surabaya merupakan dinas dengan anggaran terbesar, yakni Rp 1,76 triliun. Alokasinya untuk proyek pembangunan drainase, jalan, biaya operasional, dan gaji pegawai. Dari jumah tersebut, anggaran untuk program penanganan banjir sebesar Rp 700 miliar.
Untuk itu, Baktiono meminta DSDABM mempercepat penyelesaian proyek-proyek vital agar bisa selesai pada Agustus. Alasannya, karena September akan dilaksanakan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Nanti kita evaluasi mana proyek yang butuh anggaran tambahan atau anggarannya lebih. Sehingga bisa dilaksanakan untuk proyek lain,”pungkas dia.
Sementara Kepala DSDABM Kota Surabaya, Syamsul Hariadi menyampaikan hingga kini sudah ada 80 persen dari 200 proyek besar yang direncanakan untuk dikerjakan pada 2024. Seluruhnya sudah dalam proses lelang dan dikerjakan.
Proyek itu sebagian besar adalah pembangunan drainase. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, Syamsul mengatakan, proyek-proyek tersebut dilelang tanpa menggunakan uang muka. Artinya sejak awal pelaksanaan proyek-proyek menggunakan dana dari kontraktor terlebih dahulu.
“Jadi karena keterbatasan anggaran, memang sejak awal lelang sudah kami beritahukan tidak ada uang muka. Artinya kontraktor yang bisa mengikutinya harus yang punya modal,” tandas Syamsul Hariadi
Meski tanpa modal, lanjut dia, para kontraktor tetap tertarik dan yang sudah dicanangkan berhasil memperoleh pemenang. Tidak ada kendala dalam prosesnya. Di satu sisi, mantan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya itu bisa menyeleksi kontraktor yang keuangannya sehat.
“Kalau perusahaan itu tidak bonafit, praktis tidak akan berani mengambil proyek. Tentu tidak akan ada masalah dan proyek bisa selesai sampai akhir,”jelas dia.
Dia memastikan pemkot tidak akan mangkir dari kewajibannya. Pembayaran akan dilakukan per termin. Khusus untuk proyek yang anggarannya besar, misalnya di atas Rp10 miliar, pihaknya akan mempertimbangkan ada uang muka atau tidak. Jika dirasa memungkinkan akan diberikan uang muka.
“Tapi untuk proyek kecil, misalnya yang anggaran Rp 200 hingga 300 juta akan dibayarkan 100 persen. Tidak menggunakan mekanisme tanpa uang muka,” jelas Syamsul Hariadi. KBID-BE