KAMPUNGBERITA.ID-Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menghormati pertemuan delapan partai DPR di Hotel Dharmawangsa yang menolak usulan sistem proporsional tertutup coblos partai di Pemilu 2024.
Hasto menyebut pertemuan itu bagus sebagai bagian dalam berdemokrasi. Menurut dia, hal itu biasa dan juga kerap dilakukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat bertemu rakyat.
“Pertemuan yang ada di Dharmawangsa ya, itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” kata Hasto seperti dilansir CNNIndonesia, Minggu (8/1/2023).
Selain itu, dia menilai wacana sistem pemilu proporsional tertutup juga merupakan wewenang mereka sebagai partai di DPR dalam fungsi legislasi. Selain Mahkamah Konstitusi (MK), lewat judicial review.
Namun, Hasto menegaskan, partainya akan tetap mengusulkan sistem proporsional tertutup. Dia menilai sistem proporsional tertutup bisa menekan ongkos pemilu yang mahal.
Berdasarkan hasil penelitian Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskeb) sekaligus kader PDI-P, Pramono Anung, para calon anggota dewan harus mengeluarkan uang Rp 5-100 miliar untuk terpilih di DPR.
“Proporsional terbuka dalam penelitian Pramono Anung minimal paling tidak ada yang Rp 5 miliar untuk menjadi anggota dewan, bahkan ada yang Rp100 miliar,” kata dia.
Karena itu, saat ini, kata Hasto, anggota dewan banyak didominasi oleh para pengusaha. Dia menyebut partainya hanya menawarkan solusi untuk masalah tersebut.
Namun begitu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan soal wacana dua sistem tersebut ke MK yang kini sedang menyidangkan perkara tersebut.
“Masalah apapun yang diputus oleh MK, kami taat asas. Karena PDI-P bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review,” ungkap dia.
Delapan partai DPR menggelar pertemuan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan untuk menolak wacana sistem proporsional tertutup yang ramai belakangan.
Mereka yakni partai dari pemilik fraksi DPR seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS.
Pertemuan dihadiri para ketua umum partai tersebut, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar MK tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024. KBID-CNNI/BE