KampungBerita.id
Nasional Surabaya Teranyar

Syarat Vaksinasi Booster Jangan sampai Mempersulit Pemudik

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK. @KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Komisi VI DPR RI menginginkan agar BUMN yang terkait dengan layanan transportasi, untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dalam memberikan layanan terbaik bagi para pemudik tahun ini.

“BUMN sebagai penyelenggara layanan mudik harus menerapkan prokes secara ketat, baik di terminal keberangkatan, selama di perjalanan, di rest area (tol), maupun di pelabuhan dan bandara,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK seperti dilansir Antara, Sabtu (2/4/2022).

Menurut dia, hal itu penting agar tidak terjadi penularan Covid-19 selama proses mudik maupun arus balik.

Amin juga meminta BUMN di sektor transportasi untuk mematuhi surat edaran Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2022 yang mencabut kewajiban tes swab antigen dan PCR untuk warga yang akan melakukan perjalanan udara, darat, dan laut.
“Jangan mempersulit para pemudik,”tandas dia.

Selain itu, pemerintah diminta tidak memaksakan persyaratan pemudik harus sudah divaksin booster, karena justru yang paling penting adalah penerapan protokol kesehatan.

Namun, Amin pun menyarankan agar pemerintah tetap membuka posko-posko khusus vaksinasi booster beberapa hari sebelum arus mudik berlangsung.

“Saya meminta pemerintah sebaiknya menugaskan BUMN Transportasi dan BUMN Kesehatan untuk menyiapkan jumlah vaksin yang cukup agar semua calon pemudik yang belum divaksin bisa terlayani,”jelas Amin.

Sebagai Informasi, Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan vaksinasi penguat antibodi sebagai perlindungan penting pelaku perjalanan mudik Lebaran 2022, untuk meminimalisasi dampak kesakitan saat terpapar Covid-19.

Sebelumnya, Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan (Menhub) dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis (31/3/2022) mengatakan, pihaknya telah menyiapkan fasilitas vaksinasi hingga dosis penguat di bandara, pelabuhan, stasiun, hingga terminal bagi masyarakat yang mudik Lebaran 2022.

“Kementerian Perhubungan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam beberapa pekan mendatang, serta akan melakukan simulasi. Berdasarkan data dari Balitbang Kementerian Perhubungan, diperkirakan kurang lebih ada sebanyak 79 juta orang yang ingin mudik,” pungkas dia. KBID-BE/ANT

Related posts

Program Pemberdayaan Disetop Dinas KPP, Nelayan Surabaya Tagih Janji Wali Kota

RedaksiKBID

Di Bojonegoro Tiap Tahun Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurun

RedaksiKBID

Matangkan Program Pemenangan Pilkada 2020, PKS Surabaya Target ‘Pecah Telur’

RedaksiKBID