KAMPUNGBERITA.ID – Wacana pemberlakuan kebijakan Ganjil Genap di Jatim dikaji Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim. Kajian ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), karena tingkat kemacetan di beberapa Kota di Provinsi ini.
Pemprov mengaku masih melakukan kajian terhadap rencana pemberlakuan kebijakan ganjil genap di Jatim dengan menggelar workshop ‘Penerapan Kebijakan Ganjil Genap sebagai Upaya Mengatasi Kemacetan di Jawa Timur’ bersama dengan organisasi angkutan umum dan jajaran pimpinan Dishub kabupaten/kota di Hotel Mercure, Surabaya, Senin (3/12).
Workshop penerapan ganjil genap ini merupakan instruksi dari Kementerian Perhubungan karena tingkat kemacetan yang cukup tinggi. Utamanya di Kota Surabaya dan Malang Raya. Namun, untuk menerapkan kebijakan baru tidak bisa cepat dan membutuhkan diskusi mendalam terkait strategi penerapan kebijakan ini.
“Penerapan ganjil genap ini merupakan instruksi dari Kementerian Perhubungan karena tingkat kemacetan yang cukup tinggi di kota Surabaya dan Malang Raya. Untuk itu, kita menggelar workshop ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Fattah Jasin usai workshop.
Menurutnya, untuk menerapkan kebijakan baru tidak bisa cepat. Perlu ada diskusi mendalam terkait strategi penerapan kebijakan ini. Namun, workshop ini jangan dianggap sebagai kebijakan yang minggu depan atau tahun depan diterapkan.
“Ini kesempatan yang baik. Perlu untuk dibahas, didiskusikan, dirumuskan, kira-kira penerapan ganjil genap ini seperti apa formulasinya. Apa yang harus kita awali, pasti sebuah kebijakan yang harus didasarkan pada hasil kajian dan hasil penelitian, yang harus didukung kebijakan yang lain,” paparnya.
Karena itu, dia meminta masyarakat agar turut memberi masukan terhadap penerapan kebijakan ini. “Kita menunggu bagaimana respon masyarakat, dan nanti apa yang ada di kebijakan ganjil genap itu yang menjadi landasan kita,” imbuhnya.
Pihaknya tak menampik untuk mengubah pola hidup masyarakat yang telah berada di zona nyaman dengan menggunakan kendaraan pribadi, untuk berpindah ke transportasi umum tidaklah mudah. “Apalagi, selama ini banyak anggapan jika transportasi umum yang ada tidak nyaman, serta waktu tempuh yang lebih lama,” tandasnya.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono mengatakan, permasalahan CO2 banyak didominasi di Kota-kota besar di Indonesia. Masalah itu dapat ditekan dengan menggunakan sistem ganjil genap (Gage) di perkotaan, seperti halnya di Jawa Timur, khususnya di Surabaya.
Wacana penerapan Gage di Jatim, lanjut Bambang, sudah didiskusikan dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim, Fatah Yasin. Sebab masalah kemacetan, menurut Bambang sudah menjadi masalah yang emergency (keadaan darurat). Pihaknya mencontohkan di Jabodetabek, akbiat kemacetan bisa meruginkan Rp 100 triliun per tahun. Dan berdampak pada roda perekonomian.
“Kita bukan hanya bicara kemacetan atau kerugiannya, tetapi masalah gas buang (CO2). Dengan sistem ganjil genap. Kita berhasil menurunkan gas CO2 sebanyak 20 persen (Jabodetabek). Alangkah lebih indahnya jika di Surabaya CO2 nya menurun,” kata Bambang.
Bahkan, lanjut Bambang, masalah CO2 menjadi konsen pembahasan bagi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Telebih di Kota-kota besar. “Saya mengimbau dan ingin membantu Kota Surabaya untuk menata transportasinya. Memang kewenangan itu di daerah, tapi kami wajib untuk menyampaikan dan mengimbau. Jangan perkembangan Kota ini terlambat. Apa gunanya jika Jabodetabek maju, tapi Surabaya tidak maju,” harapnya.
Bambang menambahkan, pihaknya ingin sharing (berbagi) informasi dan pengalaman. Tentunya menyampaikan harapan dari Menhub (Menteri Perhubungan) supaya di Kota Surabaya sistem ganjil genap mulai dipertimbangkan. “Hal ini sesuai dengan harapan Pak Menhub. Terutama di Jatim, yakni gerbangkertosusilo nya sudah mulai harus ditata. Ini dilakukan sebelum terlambat, seperti di Jabodetabek. Disana relatif terlambat dibandingkan di Surabaya,” tegasnya. KBID-NAK