Anggaran Penanganan Covid-19 Disebuit Rp 196 Miliar, OPD Kebingungan

Wakil Ketua Komisi A, Cemilah Habibah saat video teleconfrence dengan OPD Pemkot Surabaya.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Beberapa waktu yang lalu pemerintah kota (Pemkot) Surabaya bersama anggota DPRD kota Surabaya menggelar rapat Paripurna yang digelar pada Senin (06/04) melalui teleconference. Dalam kesempatan itu Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sempat menyebutkan angka Rp 196 miliar yang dianggarkan untuk penanggulangan Covid-19.

Namun, setelah Komisi A melakukan rapat koordinasi dengan pihak Bappeko, BPBD serta Dinas tanah dan Kepala Bidang Pemerintahan, justru pihak OPD kebingungan, dikatakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba, usai memimpin rapat hearing dengan OPD terkait, Selasa (07/04), diruang rapat Komisi A DPRD Surabaya.

“Dewan merasa kecewa saat teleconference, jangan sampai angka yang disebutkan Bu Risma hanya sebuah angka. Seperti yang dikatakan Bu Risma Rp 160 dipakai untuk pengadaan sembako dan sisanya untuk alat perlindungan diri (APD). Ini kan coblang, sembako memang murah, namun APD sangat penting dan dibutuhkan untuk tenaga medis,” papar Habiba.

Komisi A sangat menyanyangkan, cara kerja Walikota dan jajarannya dalam menangangni Covid 19 ini. Yang dikatakan Bu Risma apakah uangnya sudah ada, mereka (OPD) menjawab dalam teleconference dananya belum ada, masih berupa wacana. Apakah anggaran 196 miliar itu sudah cukup, mereka (OPD) menjawab belum tahu.

“Anggaran yang dipakai oleh Pemkot itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan pada masyarakat Surabaya. Jangan sampai apa yang dilakukan hanya trial and error, jangan coba-coba menangani wabah ini, karena menyangkut nyawa manusia,” urai Habiba.

Habiba menambahkan, harusnya Pemkot melakukan silmulasi untuk menetapkan anggaran penanganan Covid-19. Ini semuanya belum jelas. Ia menegaskan, pada hakekatnya dewan siap membantu penanganan covid-19 sampai tuntas.

“Jangan sampai dalam pelaksanaan penanganan covid-19 ini, Bu Wali hanya menyebutkan hanya sebuah angka. tapi road map nya tidak jelas. Ini menjadi sorotan kami di Komisi A,” tegas Habiba

Sementara anggota Komisi A, Imam Syai’i mengatakan, Surabaya ini sebagai penyandang smart city, tapi dalam hal penanganan Covid- 19 tidak menunjukkan sebagai kota yang cerdas, tidak mencerminkan smart city,” tegasnya.

Lanjut Imam, Pemkot belum memiliki road map (maping perencanaan,red) yang jelas, sehingga dalam menjalankan penangan covid-19 terkesan trial and error.

“Wabah tidak bisa dengan coba-coba, Pemkot harus serius menangani hal ini. Ini menyangkut jiwa manusia jangan dibuat coba-coba,” kata mantan Direktur Penyiaran JTV ini.

Politisi partai NasDem ini juga menyampaikan, semua pihak harus koordinasi dan duduk bersama dengan baik, dewan siap untuk membantu penanganan virus corona ini. Intinya lanjut Imam, Dewan kecewa penanganan covid-19 yang dilakukan Pemkot Surabaya. “Karena Bu Wali kota saat menjawab pertanyaan teman-teman dewan, jawabannya masih mengambang,”

Imam menambahkan, Pemkot jangan sampai segan untuk berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi. Karena Pemprov merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. KBID-DJI