Gunakan Anggaran APBD untuk Fasilitasi Bantuan LED Er-Ji, Kepala DKRTH Dilaporkan KIPP Jatim ke KASN RI

KIPP Jatim saat melaporkan DKRTH Surabaya ke KASN.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim melaporkan Plt Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya Anna Fajriatin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Ketua KIPP Jatim Novli Bernado Thyssen ketika dikonfirmasi, Kamis (19/11/2020) mengatakan, KIPP Jatim menerima pengaduan dari masyarakat terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam hal dugaan penyalahgunaan kewenangan, program, Kepala DKRTH Kota Surabaya dalam memfasilitasi pemberian bantuan LED 53 unit atas permintaan warga RW 03, Kelurahan/Kecamatan Asemrowo.

“Berdasarkan pemantauan media monitoring, KIPP Jatim juga menemukan kebijakan yang sama dari Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya dalam pemberian bantuan penerangan LED Menur, Bangunrejo yang diawali dengan adanya kampanye tatap muka antara Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya dengan masyarakat,” ujar dia.

Menurut Novli, kebijakan Kepala DKRTH Kota Surabaya dalam pemberian bantuan LED 53 unit kepada warga kelurahan Asemrowo, warga Menur, dan Bangunrejo patut diduga tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, mekanisme pengajuan bantuan sebagaimana diatur di dalam regulasi.

Hal tersebut dapat diketahui dari surat permohonan bantuan yang tidak tertera tanggal pembuatan surat.

“Pengajuan bantuan dengan realisasi pemberian bantuan sangat singkat dan patut diduga tidak melalui proses pembahasan dalam pengambilan kebijakan,” ungkap Novli.

Menurut dia, sebagaimana terlampir pada barang bukti pelaporan dalam bentuk chat WhatsApp (WA) terdapat komunikasi antara seorang warga yang diduga merupakan warga RW 3 Kelurahan Asemrowo dengan Calon Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Dalam komunikasi melalui chat WhatsApp tersebut sangat jelas bahwa pemberian bantuan LED oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya kepada warga RW 3 Kelurahan Asemrowo adalah bagian dari bentuk janji kampanye Wakil Wali Kota Surabaya Armuji kepada warga RW 3, Kelurahan Asemrowo untuk membantu memfasilitasi pemberian bantuan 53 unit LED. Yang kemudian patut diduga terdapat komunikasi antara Calon Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dengan Kepala DKRTH Kota Surabaya untuk segera merealisasikan pemberian bantuan LED 53 unit kepada warga RW 3, Kelurahan Asemrowo.

“Terhadap kebijakan pemberian bantuan LED oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya kepada warga di tiga wilayah Asemrowo, Menur, dan Bangunrejo dalam memasuki tahapan kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2020 patut diduga ada kepentingan politik atas kebijakan yang diambil oleh Kepala DKRTH Kota Surabaya untuk kampanye pemenangan Eri Cahyadi- Armuji,” kata Novli.

Karena itu, Novli menganggap kebijakan Anna Fajriatin dalam memberikan bantuan penerangan jalan LED kepada masyarakat di t wilayah Asemrowo, Menur, Bangunrejo dalam masa kampanye patut diduga menyalahi prosedur, tidak melalui pembahasan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai basis dalam penyusunan APBD.

Sehingga patut diduga penggunaan APBD tersebut tidak terencana dan tidak masuk dalam skema anggaran dan hanya untuk memikat simpati pemilih agar mempengaruhi hak pilih masyarakat kepada pasangan calon Eri Cahyadi- Armuji.

“Kebijakan Kepala DKRTH Kota Surabaya Anna Fajriatin dalam memberikan bantuan penerangan jalan LED kepada masyarakat dalam masa kampanye dengan dibuktikan dengan dokumen screen shot antara calon Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dengan seorang warga RW 3 Kelurahan Asemrowo patut diduga ada dugaan terstruktur, sistematis, dan masif penyalahgunaan APBD untuk kepentingan kampanye pemenangan pasangan calon Eri Cahyadi- Armuji,” terang Novli.

Lebih jauh, Novli menuturkan, patut diduga pemberian bantuan penerangan LED oleh Kepala DKRTH Kota Surabaya kepada masyarakat Surabaya tidak melalui tata cara, mekanisme, prosedur aturan pengajuan bantuan, tidak berdasarkan kajian analisis orientasi kebutuhan yang berbasis anggaran.

“Dan tentunya pemberian LED dari dana APBD tersebut tentunya patut diduga diketahui dan mendapat persetujuan Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya. Kebijakan tersebut melanggar Pasal 71 ayat 1 Undang- Undang 10 Tahun 2016 yang berbunyi, “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” urai Novli.

Selain itu, Novli berpendapat lomba kebersihan lingkungan Surabaya Smart City (SSC) yang diinisiasi oleh DKRTH Kota Surabaya patut diduga telah dipergunakan untuk kepentingan kampanye pemenangan Eri Cahyadi- Armuji dengan dibuktikan adanya laporan masyarakat terkait ditemukannya mobil operasional panitia yang dibranding dengan gambar paslon Eri Cahyadi- Armuji.

Novli mengungkapkan, dari pelaporan masyarakat juga diketahui panitia penyelenggara berkampanye mengajak masyarakat untuk memilih Eri Cahyadi- Armuji.

Sehingga, Novli menganggap kebijakan Kepala DKRTH Kota Surabaya patut diduga melanggar asas netralitas sebagai pejabat publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat menindaklanjuti pelaporan dan melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Kepala DKRTH Kota Surabaya dalam bentuk pemberian bantuan LED kepada masyarakat di tiga wilayah di Asemrowo, Menur, dan Bangunrejo untuk kepentingan kampanye pemenangan Eri Cahyadi- Armuji. Dan jika terbukti melanggar mohon kiranya untuk memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam undang undang,”pungkas dia.

Plt Kepala DKRTH Ana Fajriatin belum memberikan keterangan resmi soal pelaporan KIPP Jatim ke KASN RI.

Namun Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya MiA Shanti Dewi saat hearing dengan Komisi A DPRD Surabaya mengaku tidak tahu masalah itu. “Ya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu kami akan koordinasi dengan Inspektorat, “ujar dia. KBID-BE