KAMPUNGBERITA.ID-Semangat Pemkot Surabaya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan dalam banyak program. Mulai program yang bersinergi dengan Instansi lain seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Pengadilan Negeri (PN) sampai program yang mendorong lurah untuk berkantor di balai RW setempat secara berkala.
Bahkan, pemkot juga berencana menggelontorkan banyak sarana prasarana penunjang kinerja, seperti komputer, printer, meja dan kursi per kelurahan. Pun pengadaaan terop atau tenda, sound system, komputer, dan kursi untuk RW-RW se- Surabaya.
Namun, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya,
Fatkur Rohman ST.MT menyoroti perihal bagaimana kondisi kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN), terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai konsekuensi diturunkannya banyak urusan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Terkait pelayanan dan ASN yang semakin didekatkan dengan warga, saya apresiasia dan ini harus didukung. Namun, yang harus juga dicermati serius adalah bagaimana kualitas SDM ASN di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai konsekuensi dari kebijakan ini?”papar Fatkur saat hearing dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Pemkot Surabaya.
Apalagi, tambah Fatkur, pemkot mendorong munculnya inovasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan sebagai solusi dampak pandemi. Pada saat Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) yang melibatkan RW-RW se Surabaya, sebenarnya pemkot menekankan perlunya RW-RW untuk menemukan program inovasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi warga. Namun faktanya, Komisi A tidak menemukan banyak terobosan program inovasi muncul di dana kelurahan.
“Inilah yang menjadi catatan kita bersama. Dibutuhkan upgrading ASN di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga ada peningkatan mindset entreprenuership dan manajemen modern sehingga bisa berwujud munculnya ide-ide kreatif dan inovatif. Ini bisa menjadi perhatian BKPSDM Pemkot Surabaya,”jelas dia.
Fatkur yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS Kota Surabaya ini menguatkan pernyataannya dengan mengatakan bahwa pemetaan dalam banyak hal di kecamatan dan kelurahan harus dilakukan. Ini kuncinya adalah peningkatan kualitas SDM, ada upgrading khususnya untuk sang leader yaitu bapak/ibu camat dan lurah.
Pemetaan terkait kelebihan dan kelemahan masing-masing wilayah akan memunculkan kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran dan proporsional.
“Banyak potensi lokal yang brillian, ini harus ditemukan untuk menjadi inovasi dan berdampak ekonomi. Salah satu kuncinya adalah pemetaan, kemudian disusun roadmap yang pas dan program yang tepat. Dan ini pasti perlu pendampingan, di sinilah kenapa upgrading adalah keniscayaan,” pungkas Fatkur. KBID-BE