KAMPUNGBERITA.ID – Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya sepakat untuk melakukan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Kesepakatan tersebut diambil dalam Sidang Paripurna pada Senin (12/8/2024).
Dalam sidang paripurna disepakati adanya kenaikan nominal pada APBD 2024 sebesar Rp 500 miliar. Sehingga, total perubahan APBD 2024 sebesar Rp 11,5 Triliun.
Ketua DPRD Kota Surabaya D. Adi Sutarwijono menjelaskan, perubahan atas APBD Kota Surabaya 2024 tersebut pun telah disetujui oleh delapan fraksi yang ada di Gedung Yos Sudarso.
Pada tahun 2024, terjadi perubahan berupa peningkatan nominal Rp500 miliar, sehingga total APBD Perubahan Surabaya 2024 menjadi Rp11,5 triliun.
“Kami harap Pemkot Surabaya bisa melakukan penyerapan anggaran dengan baik dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kota Surabaya,” ucap Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya Ajeng Wirawati berharap, Pemerintah Kota Surabaya dapat memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
“Fraksi kami juga berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat menggunakan anggaran tersebut di sisa tahun anggaran ini dengan mengedepankan asas tepat guna sasaran, dan tidak sekadar menghabiskan anggaran namun realisasinya harus memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat kota Surabaya,” paparnya.
Dalam paripurna itu, mayoritas fraksi memang mengaku setuju dengan Raperda APBD Perubahan 2024. Mereka secara bergantian maju ke podium dan menyampaikan pandangan akhir fraksinya.
Hanya Gerindra, PSI, dan PKS saja yang secara mendetail memberikan catatan. Catatan fraksi-fraksi tersebut, secara umum berkutat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu bentuknya adalah terkait pendampingan UMKM.
“APBD harus dibelanjakan pada produk-produk UMKM secara maksimal. Baik berupa barang ataupun jasa,” kata juru bicara Fraksi Gerindra Ajeng Wira Wati.
Hal ini, menjadi catatan penting lantaran berkaitan langsung dengan menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kota Surabaya. Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah kota rutin mengupdate data kemiskinan baik itu kategori pra miskin ataupun gamis yang ada di Kota Surabaya.
Juru bicara Fraksi PKS melalui sekretarisnya Aning Rahmawati menyampaikan Pendapat Akhir, atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Fraksi PKS memberi beberapa catatan yang tertuang dalam Pendapat Akhir atas Perubahan APBD 2024. Pertama, menyasar pada Anggaran untuk UMKM dialokasikan sebesar 11,8 Miliar Rupiah.
“Tentu ini sangat jauh dari Anggaran untuk UMKM di Tahun 2023 yang mencapai angka 3 Triliun Rupiah. Semoga anggaran yang telah dialokasikan ini, meskipun berkurang, dapat diserap seluruhnya,” katanya.
Aning mengatakan, Fraksi PKS meminta agar program perbaikan Rutilahu yang jumlahnya telah ditambahkan 140 unit menjadi 1640 unit hingga akhir 2024, dapat seluruhnya dilaksanakan.
“Selain itu, sangat disayangkan tidak adanya pembangunan Rusunawa pada Tahun 2024 ini, padahal antrian penghuni Rusunawa sudah mencapai 12.000 KK lebih,” ucapnya.
Wakil ketua Komisi C DPRD Surabaya ini mengingatkan, Berkaitan dengan persoalan Transportasi Publik yang bertujuan mengurangi polusi udara dan mengurai kemacetan, Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah terkait bisa lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyambut antusiasme yang tinggi dari warga kota dalam menggunakan berbagai moda transportasi publik yang disediakan.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan apa yang disampaikan sejumlah fraksi terkait peningkatan dan pendampingan UMKM dan kesejahteraan masyarakat itu sesuai dengan semangat pemerintah kota. Menurut dia, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat dan UMKM yang ada di Kota Pahlawan. KBID-PAR-BE