KAMPUNGBERITA.ID-Hearing Komisi C DPRD Kota Surabaya dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Pemkot Surabaya yang membahas keluhan warga Simomulyo Baru terkait rencana proyek pengembangan atau perluasan bozem di Simohilir dan Simohilir Barat, Simomulyo Baru, Kamis (5/3/2026) sore berlangsung panas, bahkan nyaris terjadi baku hantam.
Ketegangan terjadi ketika anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya yang dikenal kritis, Josiah Michael terlibat adu argumen dengan Kepala DSDABM yang baru menjabat beberapa bulan, Hidayat Syah.
Hearing yang dipimpin Ketua Komisi C, Eri Irawan awalnya berjalan kondusif. Sejumlah anggota Komisi C secara bergilir menyampaikan pendapatnya. Di antaranya, Herlina Harsono Njoto (Fraksi Demokrat), Ahmad Nurjayanto (Fraksi Partai Golkar). Namun suasana mulai memanas ketika Josiah Michael dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memperjuangkan aspirasi warga menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait rencana proyek perluasan bozem yang disebut akan berdampak tergusurnya sekitar 150 rumah (persil).
Josiah mempertanyakan data luasan lahan yang ditengarai berbeda-beda. Bahkan, perbedaan data luasan mencapai lebih dari 10.000 meter persegi antara dokumen yang disampaikan DSDABM dengan data lain yang diterima Komisi C.
Josiah meragukan keabsahan data tersebut dan meminta Pemkot Surabaya melakukan kajian ulang sebelum mengambil keputusan yang berdampak pada warga.
Menurut dia, pencabutan IPT (Izin Pemakaian Tanah) oleh Pemkot Surabaya tidak bisa hanya dilihat dari aspek administratif atau untuk kebutuhan proyek semata. Menurut Josiah, Pemkot Surabaya harus mempertimbangkan dampak sosial yang muncul ketika rumah warga digunakan untuk proyek perluasan bozem. Mengingat kawasan tersebut tidak hanya dihuni oleh warga, tapi juga menjadi tempat berbagai usaha perdagangan dan juga sumber penghidupan masyarakat. Juga ada rumah ibadah di lokasi yang direncanakan pengembangan bozem tersebut. “Kalau IPT dicabut, apakah sudah dihitung dampak sosialnya? Di sana tidak hanya tempat hunian, ada usaha, ada pekerja yang menggantungkan hidupnya. Bagaimana nasib mereka?” ujar dia dalam rapat.
Dia menilai, seharusnya Pemkot Surabaya memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang yang belum diserahkan ke Pemkot Surabaya, sebelum menggusur lahan yang ditempati warga. Untuk itu, Josiah minta Pemkot Surabaya mengkaji ulang dulu sebelum memutuskan apa-apa.
Karena itu, tak heran jika suasana jadi panas, meski di bulan puasa,
apalagi Hidayat Syah menjawabnya tak mau kalah.
Dia menegaskan, bahwa lokasi yang direncanakan telah melakukan kajian teknis dan dianggap paling memungkinkan untuk perluasan bozem guna mengendalikan aliran air dari hulu hingga hilir.
Menurut dia, pemerintah juga harus melihat dampak yang lebih luas, termasuk potensi banjir yang bisa terjadi jika sistem pengendalian air tak diperkuat.
Untuk itu, dia meminta Josiah Michael agar turun ke lokasi, sehingga tak hanya omong-omong saja.
Tanggapan Hidayat Syah tersebut memantik reaksi keras lagi dari Josiah. Merasa pendapatnya diremehkan, dia langsung menggebrak meja. Dengan nada tinggi, dia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat dirinya sedang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. “Saya sedang menjalankan hak DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kalau tak bersedia diawasi silakan mundur dari Aparatur Sipil Negara (ASN), ” tegas Josiah Michael.
Situasi makin memanas ketika Hidayat Syah dan Josiah Michael yang sama-sama emosi gontok-gontokan dan saling berdiri untuk saling melabrak. Hal ini membuat Eri Irawan dan Ahmad Nurjayanto dan staf DSADBM, terpaksa turun tangan ‘memisahkan’ keduanya agar tidak terjadi baku hantam. Keduanya diminta untuk menahan diri agar hearing tetap berjalan kondusif.
Setelah suasana agak mereda, hearing dilanjutkan dengan pembahasan teknis mengenai rencana proyek perluasan bozem dan aspirasi warga yang meminta Pemkot Surabaya meninjau ulang proyek yang membuat ratusan warga terdampak.
Demi Proyek Jangan Korbankan Warga
Pasca kericuhan, Josiah Michael yang diwawancarai wartawan menyampaikan bahwa yang diinginkan Komisi C hanya satu, jangan sampai program pembangunan Pemkot Surabaya ini mengorbankan warga. Harus dipikirkan dampak sosialnya.
Menurut dia, memang ada kepentingan warga yang lebih besar, tapi wakil rakyat ingin tahu, apakah yang dilakukan DSDABM sudah optimal? “Jika kita lihat videonya seperti itu, apa bozem tersebut bisa berfungsi maksimal, ya enggaklah. Ini orang awam saja yang tidak tahu teknis bisa tahulah. Benarkan atau benahi dulu bozem tersebut, baru dikerjakan. Jangan hanya proyek…proyek…proyek, tapi warga dikorbankan,” tegas dia.
Dia menambahkan, kalau kondisi bozem masih seperti itu, jelas tidak bisa berfungsi maksimal. Jadi, ketika di kawasan tersebut masih terjadi banjir, apakah karena memang kurang daya tampungnya ataukah bozemnya memang terlalu kotor, tidak dirawat.
Kemudian, lanjut dia, semakin ke bawah fungsi salurannya apakah sudah berfungsi? “Saya tanya tempat-tempat yang ada pompa-pompa air yang dipasang Pemkot Surabaya besar-besar, apakah pernah dibersihkan? Kalau tidak pernah dibersihkan terus air meluber, ya logis dong,” ungkap Josiah.
Dia ingin jangan sampai ketika membuat kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek, tapi wong cilik yang dikorbankan. “Ayo yang benar, kita cek, kita telusuri, dan kita petakan bagaimana kondisi yang sebenarnya. Jangan berkedok IPT. Kalau IPT iya memang warga harus mengembalikan, tapi sisi kemanusiaan dari Pemkot Surabaya bagaimana?” tanya dia.
Mantan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menyebut, kalau bicara IPT, pasti pemegang IPT di Surabaya akan gemes kalau mendengar kasusnya seperti begini. “Yang kita inginkan adalah kajian. Sejauh apa kajiannya. Ini hak DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan. Jadi jangan diartikan kita tidak sejalan. Tidak seperti itu. Kita ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan ini sudah tepat. Karena ada sekitar 150 rumah warga yang bakal tergusur. Mereka itu dulu beli enggak ada kepikir apa-apa, tapi tiba-tiba sekarang harus kehilangan tempat tinggalnya.Belum lagi pekerja. Bahkan, ada juga rumah ibadah di sana. Jadi dampak sosialnya ini harus jadi pertimbangan,” tegas Josiah.
Untuk itu, dia menyarankan agar Pemkot Surabaya mencarikan PSU yang lain, kalau memang PSU yang lain sudah enggak ada, ya ini (pencabutan IPT) jadikanlah solusi terakhir. KBID-BE