KAMPUNGBERITA.ID-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 resmi masuk tahap pembahasan lebih lanjut. Pemkot Surabaya menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, Rabu (30/9/2026).
Jawaban Wali Kota disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Lilik Arijanto.Dia merinci total RAPBD 2027 sebesar Rp 12.825.566.228.783. Terdiri dari belanja daerah Rp12.628.010.166.528 dan pengeluaran pembiayaan Rp197.555.122.255.
Salah satu yang disorot fraksi adalah komposisi belanja pegawai. Lilik memastikan alokasinya masih aman. “Belanja pegawai pada RAPBD 2027 dialokasikan sebesar 24,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini masih berada di bawah batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” ujar Lilik.
Lebih jauh, dia menjelaskan, Pemkot memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Surabaya 2027 sebesar 5,84 persen. Angka itu sudah memperhitungkan risiko eksternal seperti geopolitik dan harga energi global.
Untuk pengentasan kemiskinan, strateginya tidak hanya bantuan sosial. Pendekatannya melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pendapatan. Sedangkan untuk menekan pengangguran, Pemkot akan memperkuat pelatihan berbasis kompetensi dan praktik kerja vokasi agar sesuai kebutuhan dunia usaha.
Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 diproyeksikan naik 2,57 persen. Optimalisasi dilakukan melalui Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta digitalisasi dan pemutakhiran data untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Di sisi pembiayaan, Pemkot masih menggunakan skema pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan tenor hingga Desember 2029. Dana tersebut untuk proyek prioritas seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran jalan, dan penanganan genangan.
Lilik menegaskan, Surabaya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak 2022. Seluruh warga yang memiliki KTP Surabaya dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis sesuai ketentuan program.
Untuk pendidikan, Pemkot sepakat infrastruktur sekolah harus tepat sasaran. Meliputi peningkatan sarana prasarana sekolah negeri, pengadaan perlengkapan kelas, dan penguatan karakter siswa.
Pimpinan rapat, Laila Mufidah menyampaikan tahapan selanjutnya adalah pembahasan di tingkat komisi. “Pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 akan dilakukan pada rapat di tingkat komisi. Dilanjutkan dengan menyusun perangkaan dan finalisasi perangkaan pada rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemkot Surabaya,”tutur dia.
Dengan pagu Rp12,82 triliun, pembahasan di komisi dan Badan Anggaran menjadi penentu efektivitas belanja dan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan masyarakat Surabaya. KBID-BE