KAMPUNGBERITA.ID-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Surabaya telah menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Revisi ini dilakukan menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 900.1.13.1/6925/2026 tentang hasil evaluasi Perda, dengan dasar Pasal 99 UU HKPD junto Pasal 127 dan 128 PP 35/2023.
Dalam rapat paripurna, Senin (9/11/2026), juru bicara Bapemperda dr. Michael Leksodimulyo menyebut pembahasan pra evaluasi dan evaluasi berlangsung 10 Agustus hingga 2 November 2026. Rapat melibatkan Bagian Hukum, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut, termasuk tiga RSUD milik Pemkot Surabaya.
Hasil pembahasan menyepakati perubahan pada: 1. Penjelasan Pasal 21: Penegasan makna pengguna akhir BPJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) tenaga listrik, 2.Penjelasan Pasal 22: Batasan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, 3.Pasal 27: Tarif PBJT atas jasa perhotelan di tempat tinggal pribadi ditetapkan 5 persen, 4.Pasal 65: Opsi retribusi parkir tepi jalan umum secara harian dan/atau berlangganan,
5.Pasal 110: Objek retribusi pemanfaatan aset daerah, 6.Pasal 127: Penambahan pajak dalam pendaftaran objek pajak, 7. Pasal 185: Kewenangan Wali Kota melakukan pengawasan melalui sistem milik Pemda, 8.Pasal 192: Retribusi parkir tepi jalan umum berlangganan mulai berlaku 2028.
Perubahan juga dilakukan pada lampiran 1 dan 2 terkait objek, rincian objek, dan tarif retribusi pada layanan 13 OPD. Meliputi:
Penambahan objek, penyesuaian tarif naik/turun, dan penghapusan beberapa rincian objek pada: 1. Retribusi pelayanan kesehatan, 2. Retribusi pelayanan kebersihan, 3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, 4. Retribusi penyediaan tempat usaha: pasar grosir, pertokoan, 5. Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan, 6. Retribusi penginapan/pesanggrahan/vila, 7. Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, 8. Retribusi pemanfaatan atau optimalisasi aset daerah, 9. Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan dan pencermatan terhadap perubahan objek, rincian objek, dan rincian detail rincian objek serta tarif retribusi sebagaimana menjadi lampiran. Dalam Raperda ini serta perubahan atas pajak daerah terhadap proyeksi tambahan penerima daerah pada TA 2027 sebagai berikut:
Pajak Daerah: Sebelum perubahan Rp 6.696.137.892.920. Setelah perubahan Rp 6.664.431.000.000.
Selisih minus Rp31.706.549.920. Penurunan bersumber dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 36 Miliar, namun tertutup penambahan opsen BBNKB Rp 4,9 Miliar.
Retribusi Daerah: Sebelum perubahan Rp 525.238.447.814. Setelah perubahan Rp1.422.677.595.028.
Selisih plus Rp 517.439.147.214. Kenaikan besar karena reklasifikasi pendapatan tiga RSUD. Yakni RSUD Soewandhie Rp 295,1 Miliar, RSUD BDH Rp100,8 Miliar, dan RSUD Eka Candrarini Rp 42,6 Miliar. Ditambah peningkatan retribusi Dinas Kesehatan Rp 8,6 Miliar, Dinas Perhubungan Rp 6,5 Miliar, dan Dinas Lingkungan Hidup Rp 42,8 Miliar.
Bapemperda juga mendorong persiapan retribusi parkir tepi jalan umum berlangganan mulai 2028.Dengan data 3.863.920 kendaraan bermotor 2025 dan tingkat kepatuhan 80 persen, proyeksi pendapatan Rp132,5 Miliar.
Rinciannya: Roda Dua (R2) Rp 60.000/tahun, R4 Rp150.000/tahun, Minibus Rp 300.000, Bus Rp 420.000, Truk Gandeng Rp 600.000.
Potensi peningkatan dari sistem saat ini Rp 59.118.699.000. “Karena itu Bapemperda mendorong Pemkot melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum secara berlangganan sehingga pada 2028 penerimaan dapat sesuai proyeksi,”pungkas dr. Michael. KBID-BE