KAMPUNGBERITA.ID-DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp12,9 triliun.
Persetujuan itu ditandai penandatanganan kesepakatan bersama oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri dalam pengantarnya mengingatkan, bahwa momentum Hari Pahlawan tidak semestinya hanya diperingati melalui kegiatan seremonial. Nilai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, menurut dia, harus menjadi motivasi bagi penyelenggara pemerintahan untuk bekerja keras, bersinergi, dan berkolaborasi dalam membangun Kota Surabaya.
“Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan mampu memotivasi dan menggerakkan kita sebagai generasi penerus bangsa untuk membantu mewujudkan visi Kota Surabaya, yakni transformasi menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan,”ujar Zuhri.
Dia menjelaskan, pembahasan RAPBD 2027 sendiri telah berlangsung sejak 21 September hingga 9 November 2026. Proses tersebut melibatkan pembahasan di tingkat komisi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi bersama Banggar DPRD dan TAPD pada 4 November 2026.
Sementara juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud, dalam laporannya mengungkapkan bahwa total belanja diproyeksikan Rp12,6 triliun berdasarkan hasil rapat Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Rincian APBD 2027 sebagai berikut: Belanja Daerah: Rp 12,6 triliun,
Belanja Operasi: Rp9,8 triliun, Belanja Modal Rp 2,7 triliun, serta Belanja Tidak Terduga Rp 47,6 miliar. Sementara itu, Pendapatan Daerah Rp11,1 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 8,4 triliun, dan Pendapatan Transfer Rp 2,6 triliun.
Persoalan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam struktur RAPBD tersebut. Penerimaan pembiayaan Rp1,7 triliun, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 Rp 395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp1,3 triliun.
Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp 253 miliar. Dengan skema ini defisit APBD 2027 ditutup melalui pembiayaan daerah.
Besarnya rencana pinjaman daerah tersebut menjadi salah satu komponen yang perlu dicermati dalam pengelolaan fiskal Kota Surabaya. Sebab, pembiayaan melalui utang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan saat ini, tetapi juga membawa konsekuensi kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.
Machmud menegaskan, hasil pembahasan anggaran diharapkan mampu memastikan belanja pembangunan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Realisasi belanja untuk pembangunan diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kualitasnya juga perlu terus ditingkatkan, sejalan dengan fokus nasional pada produktivitas, investasi, dan industri,” ungkap dia.
Machmud menyebut tema APBD 2027 adalah “Akselerasi Pemerataan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan”. Pembangunan diarahkan untuk memperbaiki akses, konektivitas antar wilayah, memperkuat pusat ekonomi, serta menjaga kualitas lingkungan. Sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kota, mendorong investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya.
Machmud yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya juga menyoroti mandatory spending pendidikan 20 persen dari APBD yang wajib dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan.
Badan Anggaran juga menyarankan pengelolaan anggaran dilakukan cermat, terencana, terukur, efektif, efisien, dan dengan asas kehati-hatian. “Ini agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari dan tidak perlu ragu lagi dalam mengeksekusi apabila telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas dia.
Politisi Partai Demokrat ini berharap realisasi belanja untuk pembangunan bisa langsung dirasakan masyarakat dan sejalan dengan fokus nasional pada produktivitas, investasi, dan industri. “Bahwa Perda APBD 2027 telah menampung masukan, kritik, saran, pendapat Banggar. Untuk itu agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas dia.
Sementara Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan saran anggota DPRD selama proses pembahasan berlangsung.
“Matur nuwun sanget atas arahan, saran, kritik, semuanya dari anggota DPRD sehingga bisa disepakati dan disetujui Raperda APBD 2027. Semoga Raperda ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Perubahan harus dilakukan,” tegas Eri Cahyadi.
Dia menyebut APBD 2027 disusun dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. “Semoga anggaran yang tertuang dalam Raperda APBD 2027 ini memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga Kota Surabaya. Bisa menurunkan angka kemiskinan, bisa menurunkan angka stunting, bisa menurunkan kemiskinan, pengangguran terbuka, dan gini rasio. Karena itulah tujuan anggaran Raperda APBD 2027 Kota Surabaya disahkan,”ungkap dia.
Eri Cahyadi mengutip ayat AlQuran “Innalillahi la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim”
“Gusti Allah tidak pernah mengubah nasib kaumnya sampai kaumnya berusaha menjadi lebih baik lagi. “Ini sudah dilakukan oleh seluruh anggota DPRD dan jajaran Pemkot Surabaya. Inilah yang menjadi gerakan kita, menjadi kekuatan kita,”tandas dia.
Lebih jauh, Eri Cahyadi menegaskan, penyusunan Raperda telah sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2027. “Penyusunan Raperda ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi teknik penyusunan maupun substansi Raperda,” jelas dia.
Selanjutnya Raperda akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda dan diundangkan. KBID-BE