KAMPUNGBERITA.ID-
Puluhan massa yang tergabung dalam Ormas Cakra Muda Indonesia melakukan unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (10/11/2026). Mereka menuntut Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Wakilnya, Armuji dievaluasi karena kebijakannya, khususnya penertiban PKL, yang dinilai belum diimbangi dengan penyediaan fasilitas atau tempat relokasi yang layak.
Menurut Founder CaKra Muda Indonesia, Abdul Aziz,
kebijakan penataan seharusnya tidak mematikan sumber penghidupan masyarakat kecil. “Seharusnya ketika PKL ditertibkan, mereka diberikan tempat yang layak. Fasilitas dulu baru ditertibkan, begitu seharusnya,” ujar Aziz
Dia mendesak Ketua DPRD Kota Surabaya menemui dan berdialog langsung dengan massa aksi yang menyampaikan aspirasi. Namun massa hanya ditemui Wakil Ketua Komisi B, Moch Machmud
yang membidangi PKL karena ditugasi oleh Ketua DPRD untuk nemui dan menampung aspirasinya.
Aziz meminta DPRD Surabaya segera memberikan kepastian jadwal pertemuan. Dia memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam agar perwakilan massa dapat berdialog langsung dengan Ketua DPRD. “Kami ingin berdialog langsung dengan Ketua DPRD. Kapan kami dijadwalkan? Kami tunggu 1×24 jam untuk bisa bertemu,” tegas dia seraya membubarkan diri.
Menanggapi desakan tersebut, Machmud mengatakan akan meneruskan permintaan itu kepada pimpinan DPRD setelah pertemuan berlangsung. Dia juga menyampaikan bahwa pihak yang berwenang menjadwalkan audiensi belum hadir saat itu. “Nanti setelah ini saya sampaikan supaya dijadwalkan ulang,” jawab dia.
Meski begitu, Machmud menegaskan pertemuan dengan dirinya sebenarnya sama saja karena ditugasi mewakili Pimpinan Dewan.
“Saya kira ketemu saya sama saja kan. Intinya aspirasi sudah tersampaikan dan kami menerima mereka sebagai partner DPRD dari masyarakat langsung. Aspirasinya sama dengan yang selama ini kita perjuangkan yaitu untuk membuat masyarakat hidup lebih sejahtera,”kata dia.
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, DPRD selama ini sudah memperjuangkan nasib PKL melalui forum resmi. “Kita di DPRD sudah seringkali menyampaikan kepada Pemkot lewat rapat-rapat di ruangan komisi maupun di ruang sidang paripurna. Para pendemo minta DPRD itu agar teriak terus kalau PKL digusur. Kita ini ada forumnya sendiri yaitu lewat sidang paripurna menyampaikan pendapat fraksi dan rapat di komisi bersama dinas atau OPD yang menangani PKL. Sudah kita undang camat, lurah semuanya sudah kita jalani,” jelas dia.
Machmud menilai para pendemo mungkin belum tahu perjuangan DPRD tersebut. Namun dia mengapresiasi aksi sebagai bentuk koreksi. “Ya enggak apa-apa mereka menyampaikan aspirasi seperti itu juga baik untuk koreksi dan introspeksi kita yang ada di DPRD,” tutur dia.KBID-BE