KAMPUNGBERITA.ID-Persoalan pembayaran pengembalian investasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Keputih kembali mencuat. PT Unicomindo Perdana mendesak Pemkot Surabaya segera melunasi sisa kewajiban sekitar Rp104 miliar.
Desakan itu disampaikan dalam hearing di Komisi B DPRD Kota Surabaya Rabu (11/11/2026). Perusahaan meminta Pemkot melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Kuasa Hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong menyatakan pihaknya masih memberi ruang bagi Pemkot untuk mengangsur dua kali mengingat kondisi keuangan Pemkot sekarang ini agak sulit. “Jadi kita siap dibayar dua kali,”ujar dia.
Robert yang juga mantan Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya ini merinci, sisa pembayaran itu merupakan enam kali angsuran dari total 18 kali. Sebelumnya Pemkot sudah membayar 12 kali angsuran. “Nilai enam kali pembayaran yang belum diselesaikan mencapai sekitar Rp104 miliar. Jumlah itu belum termasuk selisih kurs serta biaya operasional dan pemeliharaan,” jelas dia.
Robert juga membawa surat Kejaksaan Agung 29 Mei 2026 yang menegaskan kewajiban melaksanakan putusan inkrah. Dia menyoroti legal opinion Kejati Jatim yang menurut dia tidak bisa jadi alasan menunda pembayaran.
“Jadi intinya harus taat hukum. Sesuai dengan negara kita, negara hukum,” tegas dia.
Jika tak kunjung selesai, lanjut dia, PT Unicomindo Perdana berencana mengadukan ke Komisi III DPR RI.
Wakil Ketua Komisi B, Moch. Machmud menyebut dalam hearing terungkap pembayaran sebelumnya dihentikan oleh Pemkot Surabaya setelah 12 kali. Menurut dia, polemik ini perlu segera mendapatkan penyelesaian melalui komunikasi yang baik antara Pemkot dengan pihak perusahaan. “Padahal dalam keputusan Mahkamah Agung sudah sampai inkrah itu sudah disebut Pemkot harus membayar. Tidak harus dalam kondisi nyala,” ungkap Machmud.
Dia juga menyinggung surat Kejagung bahwa legal opinion adalah produk Jaksa Pengacara Negara yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak bisa dipakai instrumen untuk menunda putusan pengadilan.
Machmud menyarankan mediasi melalui Kejaksaan Agung agar ada kejelasan bagi kedua belah pihak.
“Lebih baik lagi kalau Unicomindo dan Pemkot dimediasi oleh Kejaksaan Agung. Sehingga semuanya bisa aman. Kalau memang itu tidak boleh dibayar, ya sudah tidak dibayar. Kalau memang boleh dibayar, Pemkot-nya juga aman,” jelas dia.
Komisi B juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pembakaran sampah di Keputih dan akan segera menjadwalkan bersama anggota. KBID-BE