KAMPUNGBERITA.ID – Banyaknya sekolah-sekolah menengah pertama swasta di Surabaya yang kekurangan siswa diduga lantaran amanat Perwali Kota Surabaya nomor 47 tahun 2013 tentang wajib belajar tidak dijalankan dengan benar.
Perwali yang salah satunya mengatur tentang besaran jumlah siswa yang masuk ke sekolah-sekolah negeri melalui jalur mitra warga tersebut banyak dilanggar. ”Amanatnya maksimal 5 persen yang masuk melalui jalur tersebut,” kata Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ibnu Shobir, Sabtu (28/7).
Dia mengatakan, jalur mitra warga memang dibenarkan sesuai Perwali, tapi harus tetap mengacu pada aturan. ”Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, bukan digerojok,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Alumnus Ponpes Darul Ulum, Peterongan, Jombang ini mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui persis data mengenai jumlah siswa sekolah negeri meski Komisi D memiliki tupoksi pengawasan di bidang pendidikan.
Menurutnya, komunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan Surabaya sudah dilakukan namun belum ada kepastian kapan data itu dikeluarkan. ”Banyak kepala sekolah-kepala sekolah mengadu mengenai masalah ini, ya kita sampaikan, dan rata-rata mengeluhkan kurangnya siswa di tiap rombongan belajar (rombel),” katanya.
Ibnu Shobir mengatakan, apabila kondisi semacam ini terus dibiarkan maka sekolah-sekolah swasta terancam bangkrut. Sebab, kata dia, dengan jumlah siswa yang tidak mencukupi maka kondisi dan sistem ajar para tenaga pendidik (guru,red) jelas akan terpengaruh.
Dia berharap Dinas Pendidikan bersedia membuka data mengenai partisipasi siswa yang masuk ke sekolah-sekolah negeri dari semua jalur. ”Biasanya kan diumumkan di tiap sekolah, jumlah siswa berapa masuk dari jalur ini dan jalur itu berapa, sehingga kita bisa memastikan tidak ada aturan yang dilanggar. Namun sampai kini belum ada data itu,” katanya.
Selain karena sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai banyak melanggar aturan, lanjut dia, berkurangnya jumlah siswa di sekolah-sekolah swasta juga karena banyaknya pembangunan sekolah negeri. Saat ini, kata dia, ada lebih dari 62 SMP Negeri yang ada di Surabaya dari jumlah sebelumnya yang hanya sekitar 50 an.
”Ini menyedot habis siswa-siswa di sekolah swasta,” katanya.
Dari pengaduan para kepala sekolah menyebutkan, ada beberap sekolah yang pengurangan muridnya mencapai ratusan siswa. ”Bayangkan kalau setiap rombongan belajar (rombel) atau kelas idealnya 23 siswa, berapa kelas yang kosong di sekolah-sekolah swasta, ujung-ujungnya banyak sekolah yang rombel-nya tidak ideal, melebihi kapasitas atau bahkan kurang,” katanya.
Dia berharap, Pemkot tidak tinggal diam dengan membiarkan kondisi seperti ini terjadi. Sebab, apabila tidak ada penanganan maka bisa dipastikan sekolah-sekolah swasta yang dilindungi dalam menggelar kegiatan belajar mengajar akan bubar. KBID-NAK