KampungBerita.id
Politik & Pilkada Teranyar

Diprediksi Bersikap Sama dengan Mega, Risma Tak Mau Ikut Campur soal PDIP Surabaya

Moment saat Megawati didampingi Risma mengunjungi taman di Surabaya beberapa waktu lalu.@KBID2019

KAMPUNGBERITA.ID – Walikota Surabaya Tri Rismaharini tidak mau bersikap terkait polemik kepengurusan di DPC PDIP Surabaya.

Seperti ditunjukan Risma usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Surabaya Kamis (11/7), Risma pilih menghindar dan tidak bersedia berkomentar saat ditanya wartawan seputar masalah PDIP.

Analis Politik Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menilai, langkah Risma yang tak mau bersikap terkait penunjukan ketua, sekretaris, dan bendahara DPC PDIP Surabaya karena dirinya memiliki huhungan dekat dengan Megawati, sehingga tak mungkin berbeda kebijakan dengan putri proklamator Bung Karno tersebut.

Dia mengatakan, Risma memang tak mau masuk ke dalam polemik secara langsung karena untuk menjaga hubungan dengan Whisnu Sakti Buana yang tak lain adalah wakil walikota. Namun, dengan melihat relasi antara Risma dan Megawati, walikota perempuan pertama di Surabaya itu tidak akan berbeda sikap dengan DPP PDIP.

”Bu Risma mempunyai kedekatan khusus dengan Bu Mega, jadi tidak mungkin beda frekuensi. Karena keputusan di PDIP itu kan sangat kuat dari DPP, menurut saya, Bu Risma menyesuaikan frekuensi DPP PDIP,” ujarnya kepada media, Kamis (11/7/2019).

Menurut Surokim, sikap Risma yang tak mau ikut polemik kepengurusan di DPC PDIP Surabaya bisa dibaca sebagai keselarasan dengan kebijakan DPP. Surokim juga menilai sikap Risma yang tak mau terbuka menyatakan pendapat dalam polemik ini sebagai langkah tepat demi menjaga kondusivitas.

”Pasti suara Bu Risma ke DPP. Tapi memang lebih baik diam dan tidak masuk ke polemik ini,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Trunojoyo Madura.

Sebelumnya, Pengamat politik dari Unesa Agus Mahfud fauzi menyampaikan, konfercab digelar tidak lain untuk mendengar atau menyerap aspirasi atau suara di tingkat bawah yakni pac (pengurus anak cabang) dalam menentukan ketua dpc (dewan pimpinan cabang) bukan dengan melakukan penunjukan langsung.

“Proses di partai politik salah satunya PDI Perjuangan menerapkan demokrasi yakni keputusan diambil berdasarkan suara di bawah yakni Bottom up, apalagi PDI perjuangan merupakan partai yang loyalitas maupun kesolidan kader di tingkat bawah sangat tinggi, sehingga suara di tingkatan bawah menjadi pertimbangan besar dalam menentukan keputusan. namun jika dalam menentukan keputusan ternyata suara para kader ini tidak menjadi bahan pertimbangan, maka keputusan tersebut sama dengan mencederai suara kader,” ungkap dosen sosiologi politik Unesa ini.

Menurutnya, hasil Konfercab PDIP kali ini akan menjadi perhatian publik pada Partai yang dalam pileg ini bisa kembali menjadi pemenang di Surabaya menjadi tidak bagus. Dikarenakan, kata dia, partai yang menjadikan demokrasi sebagai jalan hidupnya ternyata dalam menentukan keputusan tidak menerapkan sistem demokrasi.

Agus mengatakan DPP PDIP harus melakukan klarifikasi, jika tidak maka kedepan ini akan menghancurkan loyalitas maupun kesolidan para kader di tingkat bawah. KBID-DJI

 

Related posts

Posnu Surabaya Ragukan Panitia Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota, Abaikan Keterwakilan Perempuan 30 Persen

RedaksiKBID

Minimalisir Penyebaran Corona, PD Pasar Surya Luncurkan Layanan Belanja Online

RedaksiKBID

Gagal Lolos Jalur Independen, Sholeh-Taufik Gugat Hasil Verifikasi KPU Surabaya

RedaksiKBID