KampungBerita.id
Headline Kampung Bisnis Kampung Raya Surabaya Teranyar

Dukung BPR Surya Artha Utama Berkembang, Komisi B Usulkan Perda Inisiatif

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono.@KBID-2024.

KAMPUNGBERITA.ID-Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kota mengundang Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU), Senin (22/10/2024) untuk koordinasi terkait upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan masyarakat BUMD milik Pemkot Surabaya.

Intinya, Direktur Utama (Dirut) BPR Surya Artha Utama, Reni Wulandari sepakat BPR Surya Artha Utama bisa ditingkatkan kualitasnya maupun pelayanannya ke masyarakat, bahkan menjadi bank yang besar.

Anggota Komisi B, Baktiono ketika dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024) menyatakan untuk menjadi bank yang besar, BPR Surya Artha Utama memang perlu disupport oleh kebijakan-kebijakan baik oleh Pemkot Surabaya maupun DPRD Kota Surabaya.

Untuk itu, politisi senior PDI-P juga ingin pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga kontrak juga kontrak-kontrak lainnya. Maksudnya, kontrak kerja yang di Pemkot Surabaya melalui BPR Surya Artha Utama.

“Dengan payroll pembayaran kan sudah tersedia. Karena payroll PPPK, gaji atau intensif ASN, DPRD Kota Surabaya bisa dilewatkan ke bank milik Pemkot Surabaya,BPR Surya Artha Utama. Dengan demikian, ada uang yang berputar cukup besar di situ, ” ungkap Baktiono.

Mantan Ketua Komisi C ini percaya Bank Jatim pun ingin bank-bank lainnya, bank pemerintah maju bersama. Karena itu, bank-bank besar itu jangan sampai mempunyai ego pribadinya, ego sektoralnya, agar ia saja yang maju. Tapi maju bersama karena ini di lembaga pemerintah.

Lantas Baktiono memberi contoh di Sidoarjo dan Jombang, dimana gaji PPPK disalurkan lewat BPR di daerah masing-masing. Pun di Bojonegoro, kontraktor bisa ambil kredit di BPR. Khusus proyek penunjukan langsung (PL) bisa ambil kredit dan bisa dibayarkan di situ. Di Jombang, gaji TPP juga lewat BPR.

” Yang paling lengkap itu di Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau). Itu hampir semua dikelola BPR. Jadi perputaran uang di sana, baik dari payroll gaji PPPK, sertifikasi guru, TPP, gaji anggota DPRD dan kontraktor-kontraktor bisa melalui BPR. Juga perangkat daerah lainnya.Jadi uang yang berputar di sana cukup besar, ” terang Baktiono.

Surabaya belum melakukan itu (pembayaran melalui BPR Surya Artha Utama), kendalanya apa? Baktiono menyebut hanya goodwill saja, kemauan.
” Kemarin Bu Dirut kita tanya dan BPR Surya Artha Utama sepakat. Maka Pemkot Surabaya juga harus sepakat untuk membesarkan bank ini. Dengan perputaran uang itu pasti akan ada pendapatan-pendapatan lain, sehingga bisa untuk mengembangkan bank ini, ” kata dia.

Di samping untuk pelayanan terhadap masyarakat, BPR Surya Artha Utama ini kan tetap untuk UMKM. Jadi, fungsinya tetap berjalan.

Agar semua itu bisa ternaungi dan bisa disiplin dalam melakukan kebijakan-kebijakan ini, kata Baktiono yang juga Sekretaris DPC PDI-P Kota Surabaya, maka Komisi B sepakat membuat Perda Inisiatif untuk mendukung BPR Surya Artha Utama berkembang.

Dia menegaskan, karena ini bank pemerintah dan didukung pemerintah serta digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka harus diberi payung hukum.

“Makanya, Perda Inisiatif akan memberi payung hukum agar jalannya sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama, ” tandas dia.

Kapan Perda Inisiatif ini mulai dibahas? ” Ya kalau bisa secepatnya. Ini (Komisi B) kan baru dibentuk dan kita rapat baru dua hari,” ungkap dia.

Perda Inisiatif nanti, lanjut dia, akan dirancang dan akan mengundang para pakar dan akademisi mendukung rancangan yang baik ini.

Sebelumnya, Dirut BPR Surya Artha Utama, Reny Wulandari menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan itu. Hanya saja, pihaknya butuh support kebijakan dari Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya,”KBID-BE

Related posts

Hendak Maju Pilgub Jatim, Khofifah Sudah Lapor Presiden

RedaksiKBID

Wawali Surabaya segera Tindaklanjuti Kasus Kerusakan Ratusan Rumah Warga akibat Pembangunan Apartemen

RedaksiKBID

Kecupan Kasih Untuk Azizah Di Jumat Berkah

DJUPRIANTO