KAMPUNGBERITA.ID-Warga Jalan Sulung mengkritik tajam Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya yang tidak merespons pengaduan atau keluhan warga, terkait pembongkaran musala Babussalam di Jalan Sulung 65 A oleh PT KAI Daop 8 Surabaya.
Akibat pembongkaran musala itu, puluhan warga pun mendatangi DPRD Kota Surabaya untuk mengadu terkait permasalahan tersebut. Mereka ingin bertemu dengan wakil rakyat, khususnya dari PKB, karena dianggap sangat mewakili aspirasi warga.
“Saya menghubungi Mahfudz (Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB), saya juga menghubungi Tamam (Badru Tamam, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya), untuk menemui kami saat ini, tapi ternyata tidak ada satupun yang datang,” ungkap koordinator aksi, Satuham di depan Kantor DPRD Kota Surabaya, Senin (23/5/2022).
Selain itu, Satuham juga mengaku telah menghubungi Camelia Habiba (Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKB). Namun, menurut Satuham, Habibah masih harus menunggu rekomendasi DPR Kota Surabaya.
“Habibah ini tadi saya telpon, tapi dia bilang, saya belum dapat rekomendasi dari DPR. Masak anggota DPR itu harus ada rekomendasi untuk menemui warga-warganya,”tandas dia.
Menurut Satuham, dalam permasalahan ini, PT KAI Daop 8 dinilai melakukan tindakan arogansi kepada warga yang menghalangi pembongkaran musala 29 Maret 2022 lalu. Dalam pembongkaran itu, kata dia, ada lima orang warga yang menghalangi pembongkaran, namun karena pihak KAI mengerahkan sekitar 100 orang (satpam dan polsus), warga tak mampu mencegahnya.”Petugas PT KAI bertindak tidak manusiawi terhadap warga. Ada yang dicekik, bahkan diinjak. Ini ada foto dan videonya,”tandas Satuham.
Karena itu, lanjut Satuham, dirinya bersama warga mendatangi DPRD Kota Surabaya untuk mengadukan permasalahan tersebut. Akhirnya, warga ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti dan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan, di Kota Surabaya, tindakan arogansi sebisa mungkin diminimalisasi. “Kalau berbicara tentang tindakan yang semena-mena, saya kira siapapun orang tidak akan sepakat dengan hal itu,” tandas dia.
Politisi perempuan PKS ini juga menginginkan, agar persoalan ini segera menemukan solusi terbaik. Semua pihak terkait harus dipertemukan dengan cara duduk bersama atau musyawarah agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.
“Nanti kita akan laporkan untuk kemudian menandatangani rapat yang akan digelar Komisi A dengan mengundang pihak-pihak terkait,” pungkas Reni. KBID-BE