KAMPUNGBERITA.ID-Usai susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Surabaya terbentuk, Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) langsung gerak cepat. Senin (21/10/2024), menggelar pertemuan dengan sejumlah OPD dan BUMD milik Pemkot Surabaya yang menjadi mitra kerjanya untuk perbaikan kinerja ke depan.
Anggota Komisi B, Baktiono mengatakan, salah satu BUMD milik Pemkot Surabaya yang butuh perbaikan adalah PD Pasar Surya. Karena sampai saat ini belum mampu memberikan deviden yang signifikan.
Menurut Baktiono, sistem rekrutmen jajaran direksi untuk PD Pasar Surya juga harus dilakukan perbaikan agar bisa mendapatkan personel-personel yang handal di bidang entrepreneur dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya.
“Waktu rapat pembahasan LKPJ pernah saya tanya, lebih banyak mana antara ‘take home pay’ (THP) dirutnya dengan deviden yang disetorkan, ternyata dijawab lebih banyak THP nya. Kalau begitu untuk apa kalau hanya jadi pencatat saja. Kan cukup anak lulusan SMA saja,” tutur Baktiono kepada wartawan, Senin (21/10/2024)
Politisi senior PDIP ini menyampaikan, bahwa jumlah pasar tradisional yang dikelola oleh PD Pasar Surya ada 81 pasar dan jika itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga (investor) hasilnya akan jauh lebih besar.
“Dengan pendapatan seperti itu sangat rendah sekali. Karena itu, proses seleksi direksinya perlu adanya masukan agar bisa mendapatkan sosok yang berjiwa entrepreneurship, bukan like and dislike, asal tunjuk saudara, kerabat, teman dekat, itu tidak boleh lagi,” jelas dia.
Namun, kata Baktiono, aspek sosialnya yakni membantu warga kecil tidak boleh ditinggalkan meski pilihannya harus di kerjasamakan dengan pihak lain dalam jangka waktu yang disepakati. Sistemnya harus diperbarui, maka diperlukan peraturan daerah (Perda) yang baru untuk perbaikan.
Contoh konkretnya adalah Pasar Wonokromo dan Pasar Tambakrejo yang berhasil dikerjasamakan dengan pihak ketiga (investor) memakai sistem Build Operate Transfer (BOT) selama 25 tahun, yang sebentar lagi sudah kembali menjadi milik Pemkot Surabaya.
“Dengan catatan pedagang yang lama boleh masuk juga diutamakan dan retribusinya tetap kita yang kendalikan, yang mengelola kita, tapi yang membangun investor. Maka di Surabaya bisa nol persen APBD untuk pembangunannya,” tandas dia.
Menurut Baktiono yang juga Sekretaris DPC PDI-P Kota Surabaya, kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Surabaya ini sudah menjadi kota perdagangan maka sebaiknya diserahkan pembangunannya kepada yang ahli yakni para pebisnis.
“Dan kenyataannya juga bisa, seperti yang saya sebutkan tadi. Maka pasar yang lain pasti juga bisa. Kita jangan berharap hasil yang besar saat ini, tapi sistem BOT itu akan kita panen pada saat bangunannya kembali ke tangan Pemkot Surabaya dalam jangka 25 tahun. Itu untuk masa depan,” pungkas dia. KBID-BE