KampungBerita.id
Politik & Pilkada Surabaya Teranyar

Jadwal Pemilu 2024 Ditetapkan, Golkar Surabaya Pertanyakan Kepastian Pemekaran Dapil

Arif Fathoni
Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH.@KBID2022

KAMPUNGBERITA.ID – Pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu akhirnya sepakat pemungutan suara Pemilu Serentak, yakni Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan digelar pada Rabu, 14 Februari 2024.

Bila dihitung mundur dari sekarang, berarti tanggal coblosan sekitar 24 bulan, 6 hari lagi. Cukup persiapan bagi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu,untuk segera menyusun tahapan dan berbagai regulasi yang menyertainya.
Begitu juga dengan partai politik, sejak dini memasang kuda- kuda demi meraup suara terbanyak.

Menyikapi ini, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni menyambut positif. Menurut dia, penetapan jadwal pemilu oleh pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu itu paling tidak bisa menjawab semua kekhawatiran, semua ketidakpastian mengenai apakah pemilu ini reguler 2024 ataukah akan ada penundaan karena pandemi Covid-19 belum berakhir. ” Ya, Alhamdulillah sekarang sudah ada kejelasan,” ujat dia, Kamis (27/1/2021).

Sebagai peserta dalam Pemilu 2024, kata Toni, panggilan Arif Fathoni, setelah ada kepastian jadwal dan tahapan tersebut, partainya akan mempersiapkan agenda tahapan pemilu ini sampai 2024.

Menurut dia, sebagai partai inklusif, partainya memang terbuka untuk semua warga Surabaya yang ingin mengabdi di DPRD melalui Partai Golkar. Tentu partainya punya petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang penyusunan bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kota Surabaya.

Selain itu, lanjut Toni, pihaknya akan kembali mengonsolidasikan kekuatan partai guna menyongsong
kontestasi sengit Pemilu 2024.
“Tapi yang lebih penting kami memahami Pemilu 2024 nanti partisipasi publik untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara itu akan cukup tinggi, ” ungkap dia.

Untuk itu, mantan jurnalis ini mendorong penggunaan media sosial (medsos) sebagai salah satu alternatif bagi kader atau pengurus Partai Golkar yang akan mencalonkan diri menjadi bacaleg.

Karena apa? Toni menjelaskan, kemewahan teknologi yang dirasakan saat ini, itu harus digunakan sebagai jembatan untuk menjangkau calon pemilih. Ini agar calon pemilih mengenal lebih dekat siapa bakal caleg nya, siapa bakal wakilnya, sehingga ada kedekatan emosional. ” Dengan begitu bisa berujung pada pemilihan yang bersangkutan pada pemilu, ” tandas dia.

Apakah Partai Golkar Surabaya sudah mempersiapkan atau menggodok bacalegnya? Dengan tegas Toni menyatakan sudah. Kalau di Golkar, kata dia, itu memang jauh-jauh hari pihaknya sudah menyusun yang namanya fungsionaris. Pengurus Partai Golkar yang akan dikaryakan di bidang pemerintahan itu memang dijaring sejak awal.

Dan rekrutmen bacaleg di Partai Golkar pasti berdasarkan juklak yang disediakan DPP. Artinya, PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) dan lain sebagainya, menjadi pertimbangan yang sangat serius, sehingga itu yang jadi rujukan Partai Golkar. Jadi, Partai Golkar tidak mengenal bacaleg yang ingin nomor sekian-sekian itu menggunakan mahar politik. Jadi semua didasarkan pada juklak dan kompetensi yang bersangkutan. Kalau memenuhi syarat ya bisa dapat nomor bagus.
“Lebih dari 100 pengurus DPD Golkar Surabaya sejak awal kami tawari penempatan fungsionaris di daerah pemilihan (dapil) mana,” ungkap Toni.

Di sisi lain, Toni juga berharap KPU Kota Surabaya segera mengkaji, apakah Surabaya ini perlu pemekaran dapil atau tidak. Faktanya, penduduk Surabaya sudah di atas 3 juta.

Menurut Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki penduduk lebih dari 3 juta jiwa, jumlah anggota DPRD-nya bisa berjumlah 55 orang. Ini juga diatur dalam Keputusan KPU RI No 18/PP.02-KPT/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu, disebutkan kabupaten/kota yang memiliki penduduk lebih dari 3 juta jiwa, anggota DPRD-nya bisa berjumlah 55 orang.

Dengan faktor-faktor ini, Toni berharap KPU Surabaya cepat bekerja.Sehingga pihaknya juga tidak ragu, apakah jadi dapilnya dimekarkan atau tidak.

” Sekali lagi, kami berharap KPU Surabaya gerak cepat. Ya, mungkin bisa berkoordinasi dengan pemkot terkait dengan dukungan anggaran, kajian, dan sosialisasinya. Apakah di Surabaya ini perlu dimekarkan dapilnya atau tidak, “tandas dia.

Soal dimekarkan menjadi enam atau tujuh dapil, diakui Toni, itu soal kajian teknis. Yang lebih penting adalah wacana pemekaran dapil tersebut jadi dilaksanakan atau tidak. Agar jadi pertimbangan, Kabupaten Sidoarjo yang hanya punya 28 kecamatan saja, dapilnya sudah enam. Sementara Surabaya yang memiliki 31 kecamatan dan 153 kelurahan, dapilnya masih tetap lima.” Karena ini juga akan berpengaruh pada cost demokrasi yang tidak bisa efisien, ” imbuh Toni.

Ditanya soal target perolehan kursi di DPRD Kota Surabaya, Toni yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menegaskan, jika pihaknya berharap suara dan kursi Partai Golkar ada peningkatan alias naik. Tentu semua itu bisa terjadi manakala kerja-kerja politik, kerja-kerja kerakyatan selama ini yang ada di Fraksi Partai Golkar dirasakan oleh masyarakat Surabaya.

Lebih jauh, Toni menyatakan, untuk meminimalisasi pemilih golput, tentu pendidikan politik itu menjadi sangat penting. Untuk itu, dia berharap Fraksi Partai Golkar terus turun di tengah- tengah masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak apatis dan apolitik. ” Ya mudah- mudahan ini bisa meminimalisasi potensi golput pada Pemilu 2024,” ucap dia.

Toni sendiri menganggap Pemilu 2024 adalah pemilunya anak muda atau kalangan milenial karena itu bonus demografi Indonesia. Makanya, Toni mengajak anak-anak muda jangan mau menjadi obyek politik saja. “Mari Pemilu 2024 nanti kita jadikan anak muda sebagai subyek atau pemain politik, bukan penonton politik, ” pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Komisi A Minta Pemkot Surabaya Tinjau Ulang Pemakaman Khusus Covid-19

RedaksiKBID

Ribuan Alumni SMP Ketintang Bakal Gelar Reuni Akbar

RedaksiKBID

Tunggakan Biaya Persalinan Warga  Sidotopo Wetan Diselesaikan dengan Musyawarah

RedaksiKBID