KAMPUNGBERITA.ID – Merespon kritik DPR terhadap Kementerian Pertanian terkait program pertanian dan data stok pangan yang tidak konsisten, Nagara Institute menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengukur kebijakan dan perencanaan pangan sebagai langkah antisipasi krisis pangan global.
Jawa Barat menjadi satu dari empat provinsi yang dipilih dalam rangkaian FGD terkait pangan karena memiliki tingkat produktivitas dan kualitas pangan tertinggi di Indonesia.
Diskusi dihadiri perwakilan dari stakeholder terkait dengan kebijakan pangan di antaranya pemerintah daerah, Perum Bulog, BPN, BPTP Jawa Barat, perusahaan pupuk, pakar pertanian, serta organisasi-organisasi tani di Jawa Barat (Gapoktan, HKTI, dan lainnya).
Diskusi dibuka oleh Akbar Faisal dan diawali dengan pemaparan oleh Dr. Revindo (tim peneliti Universitas Indonesia) yang menjelaskan temuan-temuan awal dan gambaran umum mengenai perencanaan kebijakan pangan di Indonesia. Tim menitikberatkan mengenai situasi pada tingkat perencanaan dan kelembagaan, anggaran, dan implementasi pangan saat ini.
Pemerintah Indonesia telah mulai memberikan perhatian khusus terhadap pangan salah satunya dengan membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2021. Lembaga ini ditugaskan menjadi koordinator perumusan dan penetapan kebijakan pangan. Sayangnya, implementasi kewenangan Bapanas dianggap belum efektif dan maksimal.
“Bapanas tidak berwenang dalam perumusan kebutuhan ekspor dan impor. Masyarakat juga tidak tahu proses ini karena masih tertutup di internal pemerintah. Bapanas belum memberikan kepastian outlet di hilir”, sebut Khudori, Penasehat dan Ahli Negara bidang Pangan.
Diskusi yang berjalan selama lebih dari empat jam ini berfokus kepada tiga isu penting, mulai dari masalah produksi di lapangan (pupuk, benih, & teknologi pertanian), pasca-panen produk pertanian, dan peran pemerintah dalam perencanaan kebijakan pangan.
Di akhir forum, Dr. Revindo meringkas, “forum ini sudah banyak secara kompleks membahas dari hulu dan hilir. Ada aspek yang belum banyak tergambarkan yakni kontrol negara pada distribusi di tengah hingga hilir yang masih sangat lemah sehingga mekanisme penciptaan harga hanya mengandalkan mekanisme pasar.
Fluktuasi sangat tinggi saat harga tinggi di pasaran tetapi tidak dapat dinikmati oleh petani. Anggaran pemerintah daerah Jawa Barat sekitar 2,5 persen untuk pertanian ini masih sangat kecil dan belum bisa mengontrol distribusi termasuk angkutan dan pergudangan”.
Rangkaian diskusi ini mendapat tanggapan yang sangat positif dari para stakeholder pertanian dan pangan terutama di wilayah Jawa Barat. Tim mendapat banyak gambaran dari banyak perspektif mengenai persoalan sektor pertanian baik di level lokal, regional, hingga nasional.
“Kami mencatat dan merekam dengan detail dan ini akan menyempurnakan rangkaian kegiatan kami selanjutnya di beberapa kota. Pikiran dan harapan dari pertemuan ini akan muncul pada rekomendasi akhir. Saya yakin Bapak Presiden, Menteri Pertanian, dan Kepala Bulog akan mendengarkan. Kegiatan ini untuk mewarnai pikiran positif yang kita bisa munculkan untuk pangan”, sebut Akbar Faisal di akhir diskusi. KBID-BE