KAMPUNGBERITA.ID – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya yang sempat kisruh lantaran distribusi siswa tidak seimbang antara sekolah negeri dengan swasta terus berlanjut. Selasa (28/8), para Kepala Sekolah SMP Swasta di Kota Surabaya mengadu ke DPRD Surabaya.
Salah satu pokok aduan mereka adalah skema PPDB agar sekolah-sekolah Swasta tidak kekurangan siswa.
“Saat ini teman-teman SMP Swasta mengalami penurunan siswa secara drastis. Hingga 70 persen,” kata Erwin Darmogo, Koordinator MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Swasta Kota Surabaya.
Lebih lanjut, menurut Erwin, apabila tidak skema PPDB yang jelas dan transparan maka bukan tidak mungkin akan semakin banyak SMP Swasta yang gulung tikar di Kota Surabaya. “Dan skema PPDB itu harus melibatkan kami dari pihak swasta ini dalam perancangannya,” tegas pria yang juga Kepala Sekolah SMP YBPK 1 ini.
“Kalau kami terus dibiarkan saja seperti ini, maka kejadian penurunan jumlah siswa hingga 70 persen di tahun ajaran 2018/2019 akan kembali terjadi,” tambah Erwin.
Pada kesempatan ini, Ia bersama rekan-rekan MKKS SMP Swasta Kota Surabaya juga berharap agar diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Wali Kota ataupun Kepala Dinas Pendidikan terkait masalah PPDB.
“Kami ingin bisa berdialog untuk menyampaikan uneg-uneg kami langsung kepada Bu Risma ataupun Kadispendik,” Erwin berharap.
“Beberapa tahun yang lalu memang kami pernah diajak berdialog. Tapi akhir-akhir ini sudah tidak pernah lagi. Tidak pernah diajak dialog soal PPDB. Hanya seputar TPP saja,” katanya.
Dari hearing Komisi D dengan MMKS, kata Agustin, MMKS berharap dalam PPDB pihak sekolah bisa dilibatkan agar sekolah swasta tahu betul berapa pagu untuk penerimaan siswa baru di sekolah swasta.
“Hal ini harus menjadi perhatian bagi Dispendik Kota Surabaya, kami juga tidak bisa menolak adanya pendirian sekolah swasta baru, namun jika pihak swasta dilibatkan dalam PPDB tentunya krisis siswa di sekolah swasta tidak akan terjadi seperti sekarang ini,” tutupnya.KBID-NAK