KAMPUNGBERITA.ID Pasca terbentuknya susunan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029, Kamis (17/10/2024), Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) langsung tancap gas mengajak koordinasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Surabaya yang menjadi mitra kerjanya.
Langkah cepat ini dilakukan sebagai implementasi kinerja bahwa anggota dewan periode 2024-2029 ini tak ingin dicap hanya berpangku tangan. Namun sebaliknya, ingin segera menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) untuk melayani masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mohammad Faridz Afif mengatakan, jika Komisi B segera berkoordinasi dengan seluruh koleganya, terutama OPD dan BUMD Pemkot Surabaya untuk mengambil peran aktif terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.
“Ya, yang pertama terkait PAD. Kedua soal UMKM, kewirausahaan, perekonomian, juga terkait BUMD. Ke depan, semua BUMD harus bisa memberikan deviden kepada Pemkot Surabaya.Ini karena sebelumnya ada beberapa yang masih belum memberikan deviden,” ungkap Afif, Jumat (18/10/2024)
Untuk mengawali langkahnya, kata Afif, di hari pertama masuk kerja di komisinya sudah memanggil Diskominfo, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Yang harus ditingkatkan adalah kinerja Bapenda agar ada peningkatan PAD. Kami tadi juga memberikan usulan kepada Diskominfo agar ke depannya bisa menganggarkan CCTV untuk kampung-kampung agar lebih merata lagi,” jelas dia.
Soal penertiban bagi para penunggak pajak, Afif meminta kepada pihak-pihak terkait untuk lebih tajam dalam memberikan teguran dan peringatan.
“Jika sebelumnya hanya berupa tanda silang, ke depannya diberikan kalimat (kata-kata) sindiran yang lebih keras dan tajam, contohnya TOKO INI NGEMPLANG PAJAK, RUMAH MAKAN INI….. dst, agar menjadi perhatian lebih kepada yang bersangkutan. Begitu juga dengan titik-tik reklame,” pungkas politisi muda PKB ini. KBID-BE