KampungBerita.id
Kampung Raya Teranyar

Komisi C DPRD Bojonegoro hearing bersama APPA

Dprd Bojonegoro
Dengar pendapat Komisi C DPRD Bojonegoro dengan APPA.@KBID2022

KAMPUNGBERITA.ID – Mengingat permasalahan perempuan dan anak semakin meningkat Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan hearing pada hari Rabu 11/05/2022.
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), KORPRI PMII, IDFOS Indonesia, Penulis Perempuan Bojonegoro, GMNI Bojonegoro, Bojonegoro Institute, SBMI Bojonegoro. Tujuh organisasi tergabung dalam Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA), hearing dengan Komisi C DPRD.

Nafidatul Hikmah koordinator aliansi menyampaikan, meskipun ada lembaga pemerintah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), tetapi permasalahan perempuan dan anak makin hari semakin meningkat di kabupaten penghasil minyak dan gas bumi (Migas) terbesar di Indonesia.

Nafidatul Himah mengatakan, tujuan dirinya beserta anggota Aliansi yakni mendorong terciptanya Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurutnya Berdasar data yang diperoleh dari P3A Kabupaten Bojonegoro terjadi peningkatan kasus pada perempuan dan anak pada tahun 2020-2021. Data tahun 2021 ada 61 kasus sedangkan tahun 2021 ada 70 kasus. Namun, menilik data yang tertangani oleh lembaga pemerintah tersebut, kami perkirakan masih banyak kasus yang tidak terendus atau dilaporkan.

“Contoh tinggi kematian ibu dan bayi, perceraian, dispensasi nikah, kekerasan sexsual dan KDRT, semua angkanya masik tinggi.Artinya kami mendugaDP3AKB belum maksimal dalam penanganannya,” ucapnya.
“Kami mendorong Raperda PPPA bisa segera disahkan agar permasalahan mengenai perempuan dan anak bisa segera teratasi dan negara bisa hadir untuk itu,” kata Perwakilan Aliansi Peduli Perempuan dan Anak.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Muhlasin Affan, mengapresiasi kepada para aliansi perempuan yang telah hadir memberikan masukan maupun mengkritisi terhadap draft Raperda PPPA. Demi perbaikan pada darft tersebut.

Muhlasin Affan mengatakan bahwa draft Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut belum final, ia membuka diri untuk perbaikan dari Raperda yang ada.

“Harapan kami dalam dua bulan kedepan, bisa dibuat panitia khusus (pansus) terkait raperda ini. Dan kami juga berkomitmen agar raperda ini bisa disahkan di tahun ini,” katanya. KBID-JUP

Related posts

Erupsi Semeru, Spontanitas Anggota Fraksi PKB se Jatim Saat Bimtek Menggelar Kotak Amal

RedaksiKBID

Kejari Sidoarjo Tahan Dua Tersangka Pungli

RedaksiKBID

SAH Siap Dampingi MA di Pilwali Surabaya 2020

RedaksiKBID