KampungBerita.id
Surabaya Teranyar

Komisi C Minta Pembangunan SPBU Shell di Simo Magersari Dihentikan Dulu

SPBU Shell
Dengar pendapat Komisi C terkait pembangunan SPBU Shell.@KBID2021

KAMPUNGBERITA.ID – Komisi C DPRD Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada Satpol PP Kota Surabaya untuk menghentikan sementara pembangunan SPBU Shell di Jalan Simo Magersari 115-117. Penghentian ini untuk mengecek semua perizinan.

Demikian salah satu hasil resume hearing Komisi C dengan warga terdampak dan OPD terkait di ruang Komisi C, Selasa (23/11/2021).
” Kami dapat laporan dari warga yang protes karena terdampak pembangunan SPBU Shell, ” ujar Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo.

Dalam diskusi tersebut, lanjut Agoeng, ternya ada perizinan seperti rekomendasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya pada 26 Desember 2020. Tapi anehnya, IMB-nya keluar 14 Desember 2020. Artinya, IMB itu terbit sebelum rekomendasi dikeluarkan. Karena itu, tanggalnya harus dibetulkan dulu.

Selain itu, sebelum IMB keluar ada rekomendasi lalin, lingkungan, dan drainase. ” Ini saya belum bicara drainase di lapangan, betul enggak sudah dilaksanakan. Amdal lalinnya betul enggak karena di depannya ada pasar. Ini perlu dikaji ulang. Belum ada SPBU saja macetnya sudah luar biasa, apalagi jika sudah ada SPBU. Ini harus dipikirkan juga, ” ungkap dia.

Politisi Partai Golkar ini menyatakan, bahwa pihak Shell enggak pernah mengajak omong camat. Diakui Agoeng, Surabaya itu tidak anti investasi, silahkan berinvestasi tapi lakukanlah dengan benar dan gotong royong. Artinya, merangkul elemen yang ada di sekitarnya.
“Itu yang kita inginkan, ” tegas dia.

Soal perizinan yang amburadul dan tak sama tanggalnya, dia mengatakan, solusinya ya OPD harus memperbaiki dulu. Makanya pembangunan SPBU Shell itu harus dihentikan dulu, baru dilakukan pembenahan. Jika itu sudah selesai baru jalan lagi

Soal tuntutan warga, lanjut dia, warga yang menolak pembangunan SPBU tersebut sudah bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya dan DLH membalas dengan normatif.
Makanya, pihak Shell harus ketemu dengan warga. Karena begitu Shell beroperasi, toko yang didekat SPBU pasti akan terdampak oleh keluar masuk kendaraan. Ini tentu akan berdampak pada ekonominya.
” Karena itu, kasus ini harus diselesaikan dulu. Izin itu kan satu kesatuan meskipun secara aturan tidak harus melalui warga. Tapi sebagai orang Timur kan harus kulonuwun. Itu adat yang bagus, “tandas dia.

Sementara Johny Susanto, pemilik toko kelontong yang berada persis di samping SPBU Shell itu menegaskan, dirinya dan beberapa warga lainnya menyatakan tidak setuju dibukanya SPBU Shell tersebut.

Ada tiga alasan yang membuat Johny dan warga lainnya tidak setuju dibangunnya SPBU Shell di Jalan Simo Magersari. Pertama karena pembangunan tersebut berpotensi membahayakan lingkungan (bahaya kebakaran ataupun untuk pencemaran udara).

Kedua, adanya pembangunan itu berpotensi menganggu ketentraman dikarenakan tempat tinggal yang mereka tempati merupakan ruko (tempat usaha sekaligus tempat tinggal).

Ketiga sebelum adanya surat pengumuman dari DLH,”Kami (Johny dan kawan-kawan, Red) belum sekalipun menyatakan persetujuan atas dibangunnya SPBU tersebut dan anehnya surat tersebut sudah diterbitkan,” jelas dia

Sementara Dar Dinas Lingkungan Hidup, Ali Murtadlo sudah memiliki Nomor Rekom UKL-UPL 660 1/590/436.7 12/2020 tanggal 27 November 2020. Bahwa sudah memiliki Izin Lingkungan (IL) Nomor 188.4/1746/KEP/436.7.12/2020 tanggal 27 November 2020. ” Jadi setelah ada UKL-UPL perizinan tak ada persyaratan untuk minta persetujuan dari sekitarnya atau RT/RW. Hanya saja harus diumumkan di lokasi proyek atau kantor kelurahan. Dan, semua itu sudah dilaksanakan semua.

“Dengan dipasangnya pengumuman, kita berharap dapat saran-saran dan itu tak terbatas pada tiga hari saja. Sejauh ini belum ada laporan yang masuk. Kalau ada keberatan, akan kita terima. Jika toh ada pelanggaran , sanksi bisa kita jatuhkan. Kami siap mendamaikan untuk menemukan titik temu.Kita sudah menghadapi kasus -kasus seperti ini berkali-kali. Tapi semua sudah ada standar operasional prosedur, ” ungkap dia.

Sedangkan Kasatpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut persoalan proyek SPBU Shell telah diselesaikan Camat Sukomanunggal.

Sementara itu, Camat Sukomanunggal, Lakoli membenarkan bila persoalan proyek pembangunan SPBU Shell yang berdekatan dengan pasar Simo tersebut sudah selesai. Namun dia mengakui tidak menghadiri mediasi antara pihak Shell dengan perwakilan warga dan Pedagang Kaki Lima (PKL) itu.

” Pihak Shell kurang komunikatif sehingga saya kesulitan membantu memediasi . Intinya saya meminta Shell sosialisasi karena ada pihak pihak yang belum tersentuh, ” imbuh dia. KBID-BE

Related posts

Demokrat Ajukan 2 Kader Terbaik untuk Dampingi MA di Pilkada Surabaya

RedaksiKBID

8 Pelaku Pengeroyokan Calon Pasutri di Sidoarjo Diringkus

RedaksiKBID

Daftarkan Bacaleg ke KPU, Demokrat Surabaya Beri Ruang Lebih untuk Perempuan

RedaksiKBID