KampungBerita.id
Politik & Pilkada Teranyar

Maju Pilgub Mensos Didesak Mundur dari Mensos, ForJatim: Itu Hak Prerogratif Presiden

Hadi Mulyo Utomo, SH, MH, Ketua Forum Reformasi Jawa Timur

KAMPUNGBERITA.ID – Ketua Forum Reformasi Jawa Timur (ForJatim) Hadi Mulyo Utomo menilai, munculnya desakan agar Khofifah Indar Parawansa mundur sebagai Menteri Sosial, karena pencalonannya dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 harus disikapi secara bijak dan terukur.

Karena sejatinya, kata dia, Khofifah adalah pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Kerja. Karena itu hanya Presiden yang berhak menentukan sikap terkait tugas yang ia delegasikan. Sementara Khofifah, sebagai pembantu Presiden hanya bisa pasif menerima apapun keputusan Presiden.

“Khofifah itu pihak yang menerima delegasi tugas dari Presiden, jadi keliru kalau beliau yang didesak atau didorong mundur dari kabinet. Sebab, semua keputusan ada ditangan Presiden selaku pemberi tugas. Ini mutlak, karena hak prerogratif Presiden,” ujar Hadi.

Dia mengungkapkan, setidaknya ada tiga poin yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan status Khofifah atau menteri lain yang maju dalam kontestasi pilkada. Tiga poin itu adalah, pertama, pertimbangan hukum, kedua, pertimbangan etika dan ketiga, pertimbangan kemaslahatan rakyat.

Hadi menjelaskan, secara hukum, syarat normatif dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

“Secara hukum, tidak ditemukan satu pun ketentuan normatif yang yang mewajibkan seorang Menteri untuk mengundurkan diri apabila berpartisipasi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Artinya Undang-Undang sekalipun tidak memandang adanya sebuah urgensitas Menteri disyaratkan harus mundur dari jabatan apabila turut serta dalam pilkada,” urai pria yang pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) ini.

Hadi melanjutkan, dari sudut pandang etika, ketidakmunduran seorang yang mengemban jabatan menteri yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tentunya tidak dapat ditarik dalam relasi pelanggaran etika. Alasannya, antara Menteri dengan kepala daerah adalah sama-sama jabatan yang didasari keterpanggilan hati untuk mengabdikan dirinya demi kepentingan masyarakat. Karena itu, upaya pencalonan menjadi kepala daerah bukanlah upaya mencari jabatan untuk keuntungan komersial. Karena itu, tidak ada konflik kepentingan di sana.

Ia menambahkan, yang harus diatur dengan baik dan proporsional adalah pembagian waktu antara kewajiban menjalankan tugas sebagai menteri agar tidak terganggu dengan serangkaian aktifitas dalam pencalonan kepala daerah. Bila itu bisa dilakukan potensi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pencalonan bisa dihindari.

“Jadi prinsipnya adalah hanya soal teknis pembagian waktu, bukan soal etika. Tapi solusi cuti juga menjadi pilihan ideal untuk menghindari penggunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan kekuasaan,” imbuh Hadi.KBID-DAY

Related posts

Komisi A DPRD Surabaya Dorong Masa Berlaku IMB Reklame Bisa untuk Selamanya

RedaksiKBID

Ditemukan Benda Purbakala, Warga Tegalombo Pacitan Berharap Penjelasan Arkeologi

RedaksiKBID

Karakter Anak Berbeda-Beda, Pemkot Mojokerto Siap Implementasikan Kurikulum Merdeka

RedaksiKBID