KAMPUNGBERITA.ID-Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada pemkot untuk membangun rumah susun hak milik (Rusunawi). Hal Ini untuk memangkas antrean panjang rumah susun sewa (Rusunawa) yang mencapai 14.000 calon penghuni.
Menurut Ketua Pansus Raperda Hunian Layak, Muhammad Saifuddin, langkah untuk membangun rusunami pada lahan-lahan kosong milik Pemkot Surabaya dapat mengurai antrean rusunawa yang jumlah cukup banyak.
“Rusunawa ini mau dihentikan dan diubah menjadi rusunami. Kalau rusunawa itu memang harus sewa, tapi jika rusunami itu adalah hak milik. Makanya, ke depan akan kita atur di dalam raperda ini,” ujar dia, Kamis (6/3/2025).
Untuk pembangunan rusunami tersebut, lanjut dia, Pemkot Surabaya akan menggandeng pihak swasta selaku pengembang. Harga setiap unit rusunami tersebut akan dipatok dengan harga Rp300 juta.
Rencananya, kata Bang Udin, panggilan
Muhammad Saifuddin, harga tersebut akan dikenakan subsidi silang, yang diberikan oleh pemerintah dan pengembang. Nantinya, masyarakat yang berminat juga dapat melakukan pembelian unit melalui skema mengangsur.
Alasan Pemkot Surabaya tidak melanjutkan program rusunawa, karena selain pembangunannya berbiaya tinggi, juga biaya operasional dan perawatan juga terlalu besar, jika dibandingkan dengan KK yang masuk ke dalam. Karena itu, yang masuk akal adalah membangun rusunami dan yang membangun pihak swasta dengan angsuran ringan. “Jadi, hanya menyiapkan lahannya. Kan banyak aset Pemkot Surabaya yang menganggur,” jelas dia.
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat ini menyebut, Pemkot Surabaya telah menyediakan sembilan lahan yang tersebar di sejumlah titik kota Surabaya. Dua di antaranya di daerah Kelurahan Tambakwedi dan Kelurahan Sememi.
“Informasinya, akhir tahun ini akan dibangun rusunami di Tambakwedi, dekat Jembatan Suramadu yang pemandangannya langsung menghadap ke laut, “beber dia seraya menambahkan masyarakat sangat antusias dan pansus menerima informasi sudah lebih dari 600 orang yang mendaftar untuk dapat membeli rusunami.
Sementara anggota pansus, Rio Pattisellanno menyatakan latar belakang dibangunnya rusunami tersebut adalah untuk meningkatkan taraf sosial masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang masih tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
“Sebetulnya, tujuan pemerintah ini bagus. Jadi dari rusunawa, bagaimana orang-orang yang yang tinggal di rusunawa itu pindah ke rusunami. Status sosialnya jadi naiklah. Rusunawa itu akan tetap ada, dan nanti rusunami akan dibangun,” kata dia.
Terkait wacana itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Lilik Arijanto mengatakan, bila memaksa MBR membeli rusunami seharga Rp300 juta adalah kebijakan yang tidak mungkin direalisasikan.
“Tujuan utama pembangunan rusunami adalah sebagai solusi bagi penghuni rusunawa agar bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka. Banyak warga yang sudah puluhan tahun tinggal di rusunawa, tapi tidak ada perubahan ekonomi yang signifikan.
“Karena itu, pemerintah perlu memberikan intervensi nyata, seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang diutamakan bagi mereka”, kata dia.
Lilik sependapat bahwa kebijakan bagi MBR harus lebih dari sekadar menyediakan tempat tinggal yang layak. Pemerintah harus aktif turun tangan, supaya taraf sosial dan ekonomi MBR dapat merangkak naik, dan memiliki daya beli yang cukup untuk pindah dari rusunawa ke hunian milik sendiri.
“Karena itu, pemerintah perlu memberikan intervensi nyata, seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang diutamakan bagi mereka, ” tandas Lilik. KBID-PAR-BE