KAMPUNGBERITA.ID – Keresahan yang terjadi di sejumlah lapisan masyarakat usia gelaran Pemilu 2019, disikapi Kelompok Cipayung Plus Jatim.
Organisasi pergerakan mahasiswa di Jatim ini mengimbau kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat di Jatim menjaga suasana kondusif dan menunggu pengumuman resmi KPU pada 22 Mei nanti. Untuk itu, Kelompok Cipayung Plus Jatim merasa perlu mengeluarkan pernyataan sikap.
Hadir dalam pernyataan sikap tersebut Ketua PKC PMII Jatim, Abdul Ghoni, pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim Yogi Pratama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Rijal Rachman, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nabrisi Rohid, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ridwan, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Aldo.
Keprihatinan mereka didasari pada kondisi masyarakat akar rumput yang resah pascapemilu serentak pada 17 April 2019 lalu. Hal ini lantaran kedua pasangan Capres dan Cawapres saling klaim memenangan Pemilu. Tak hanya itu, masing-masing pendukung bahkans udah menggelar beragam perayaan meski pemenang Pilpres baru akan diumumkan pada 22 Mei mendatang.
Salah satu pimpinan Cipayung Plus Jatim dari unsur PMII, Abdul Ghoni mengatakan, ada upaya sistematis mendiskreditkan atau mendelegitimasi penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu hingga aparat keamanan yang ikut menjaga pelaksanaan Pemilu.
“Ini berbahaya kalau dibiarkan, karena negara dianggap tidak mampu melaksanakan Pemilu. Padahal, Pemilu 2019 sudah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Ketua PKC PMII Jatim, Abdul Ghoni saat konferensi pers di RM Agis Surabaya, Selasa (30/4/2019) malam.
Pihaknya berharap Jatim tetap kondusif, karena sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Cipayung Plus Jatim juga membuat peryataan sikap.
Bunyi pernyataan sikap tersebut masing-masing;
Pertama, Kami mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan semua elemen bangsa yang menyukseskan agenda pemilu serentak 2019.
Kedua, Kami mendukung dan mengharapkan kepada KPU tetap menjaga integritas dan profesionalismenya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya
dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Ketiga, Kami mengimbau kepada semua pihak, terutama yang berkontestasi dalam politik untuk menempuh jalur hukum yang ada, apabila menemukan dugaan kecurangan atau pelanggaran dalam proses Pemilu yang sedang berlangsung.
Keempat, Kami mengimbau kepada elit-elit politik untuk memberikan suri tauladan kepada rakyat dengan menjunjung tinggi kaidah-kaidah demokrasi yang berkemanusiaan, beradab dan bermartabat.
Kelima, Kami mengimbau kepada semua pihak untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU dan berhenti saling mengklaim kemenangan demi menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat.
Keenam, Menyampaikan empati dan duka mendalam kepada penyelenggara pemilu di tingkat TPS, kecamatan maupun kelurahan yang telah gugur dalam menjalankan tugas memastikan Pemilu berjalan dengan baik, aman dan lancar.
Ketujuh, Meminta kepada pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang Undang-undang tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, pemerintah harus merevisi UU Pemilu untuk Pemilu 2024 agar lebih manusiawi. Tujuanya, kata dia, agar banyak korban meninggal dunia akibat tenaga dan pikirannya yang habis untuk mengurusi hitungan suara pada pemilu seperti yang terjadi saat ini. KBID-NAK