KAMPUNGBERITA.ID-Saat ini DPRD Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya sedang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota (LKPJ) 2021. Berdasarkan catatan LKPJ 2021, Anggota DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono menyoroti pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang tidak mencapai target. Bahkan, ada kegiatan di tahun sebelumnya yang realisasinya lebih tinggi dibandingkan 2021. “Dari analisa fraksi kami, jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB pada 2021 hanya 114 orang. Padahal, data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Jatim menunjukkan bahwa Kota Surabaya tercatat paling banyak jumlah peserta KB aktif yakni mencapai 80,10 persen atau 395.540 dari 493.808 pasangan usia subur (PUS),”ujar dia, Selasa (12/4/2022).
Lebih lanjut, Tjutjuk yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya menyatakan
persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) pada 2021 menunjukkan angka cukup tinggi, yaitu 18,67 persen, di mana pada tahun sebelumnya berada di angka 17,63 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di masyarakat. Selain itu, persentase peserta KB baru pun tidak mencapai target, dimana hanya 63,62 persen yang terealisasi pada 2021. Menurut Tjutjuk, penurunan jumlah partisipasi peserta KB kemudian dapat berdampak pada potensi baby boom atau ledakan angka kelahiran bayi yang bisa menimbulkan permasalahan lain, seperti peningkatan angka stunting hingga kenaikan angka aborsi.
Sementara itu pada catatan LKPJ 2021, prevalensi balita stunting di Surabaya berada di angka 4,52 persen dimana pemkot memiliki target zero stunting dan kematian ibu pada 2022 ini. Dia tersebut juga menilai bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya para akseptor KB yang merasa takut untuk mengakses pelayanan KB di fasilitas kesehatan (faskes).
“Selain karena masyarakat yang takut untuk mendatangi faskes, penurunan aktivitas program KB juga terjadi di lapangan. Namun, yang saya sayangkan adalah banyak di antara pelayanan KB yang realisasinya pada 2021 lebih rendah dibandingkan 2020. Jika alasannya pandemi Covid-19, pada 2020 pun pandemi sudah terjadi. Padahal, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BKKBN telah mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan KB dalam situasi pandemi Covid-19,” ungkap Tjutjuk.
Dia berharap ke depannya para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader dapat menggalakkan pelayanan KB, terutama bagi akseptor KB yang tidak bisa kontrol ke petugas kesehatan. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pelaksanaan konseling terkait KB pun juga dapat dilakukan via online atau telepon. Selain itu, hotline KB juga dapat dibentuk untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi tentang pelayanan KB. “Jika ini dilakukan, target pemkot terkait zero stunting dapat segera tercapai, dan potensi baby boom bisa terhindarkan,” pungkas Tjutjuk.KBID -BE-PAR