KAMPUNGBERITA.ID-Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna meminta agar pihak-pihak yang pro kontra terkait pembongkaran Musala Babussalam di Jalan Sulung 65 A untuk berdamai saja. Apalagi, PT KAI Daop 8 sudah memberikan ganti dengan membangunkan musala baru.
“Saya rasa sudah tidak ada masalah. Karena PT KAI sudah mengganti musala yang dibongkar dengan membangunkan musala baru.Terus apa lagi yang dipermasalahkan,”tanya Ayu usai hearing, Rabu (25/5/2022).
Jika toh Kelompok Surabaya Bangkit Membela Bangsa yang Senin (23/5/2022) berunjuk rasa di DPRD Kota Surabaya tidak setuju dengan pembongkaran musala yang dilakukan PT KAI dan mempersoalkan status lahan bangunan Musala Babussalam yang disebut-sebut berdiri di atas lahan milik PT KAI, Ayu menyarankan agar mereka menempuh jalur hukum saja.
“Kalau dalam pembongkaran kemarin sikap petugas PT KAI arogan atau bertindak kasar dan menyita bahan-bahan bangunan, itu kasus lain. Silakan dilaporkan ke Polrestabes. Termasuk klaim soal status lahan Musala Babussalam yang kata mereka ada akta pendirian dari KemenkumHam, ya silakan saja gugat ke PN Surabaya.
Sebab ini bukan ranah atau kewenangan DPRD. Kami hanya memfasilitasi pertemuan agar pihak yang berpolemik bisa berdamai,” ungkap dia.
Kalau yang jadi objek permasalahan itu bangunan Musala Babussalam, kata politisi perempuan Partai Golkar ini, sebenarnya permasalahan ini sudah selesai. Kenapa demikian?
Karena warga Sulung sudah dibangunkan musala pengganti oleh PT KAI yang lokasinya ada di RT 05/RW 01. Apalagi, Musala tersebut sudah diserahterimakan.
Lurah Alon-Alon Contong, Noer Hidayat menyampaikan, sebelum pembongkaran Musala Babussalam, pihaknya sudah menerima pemberitahuan dari PT KAI. “Bahkan, PT KAI sudah membangunkan musala baru di RT 5 sebagai ganti yang dibongkar, ” jelas dia.
Humas PT KAI Daop 8, Lukman Arif menuturkan, jika sebelum penertiban pada 29 Maret 2022, pihaknya telah berembuk dengan warga Sulung. Akhirnya, warga sepakat dibangunkan musala baru di lokasi baru.” Setelah ada kesepakatan itu baru kami lakukan penertiban,” jelas dia.
Pembongkaran itu sendiri, lanjut dia, sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). “Artinya, sebelum pembongkaran kami sudah memberikan surat peringatan 1,2, dan 3 serta berkoordinasi dengan aparat kewilayahan setempat. Bahkan, musala baru itu sudah diserahterimakan ke warga,” papar dia
Sementara itu, warga RT 5 /RW 1 Sulung, Munif menyatakan jika Musala At Thoyyibaha yang berada satu lokasi dengan Musala Babussalam lima tahun lalu sudah dibongkar dan ada kesepakatan dengan PT KAI diganti baru yang lebih layak.
“Selama ini warga RT 5 merasa tak pernah punya masalah dengan PT KAI adem ayem saja,” tandas dia.
Sementara Ketua RW 1, Tri Didik Adiono menyampaikan kepada kelompok yang mempersoalkan pembongkaran agar tak membawa-bawa atau mengatasnamakan warga Sulung. Karena warga Sulung tak ada persoalan dengan PT KAI. “Makanya, biar persoalan ini jelas, Komisi A perlu sidak lokasi, ” imbuh Didik yang juga anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI-P.
Dia menambahkan, 99 persen warga Sulung ikhlas karena sadar bahwa itu bukan lahan milik warga. ” Kalau diklaim yang lain, itu bukan urusan kami. Jangan sampai warga kami ditarik-tarik,” tandas dia.
Sementara Koordinator Pembela Musala Babussalam yang berada di bawah naungan Kelompok Surabaya Bangkit Membela Bangsa, Satuham menuturkan, Musala Babussalam dan Musala At Thoyyibah itu rencananya akan diperluas jadi masjid. Karena, itu pihaknya tak setuju Musala Babussalam dibongkar dan dibangun di tempat lain.
“Kami ingin dibangun di tempat semula, bukan di lokasi lain. Karena untuk Musala Babussalam inj kami punya akta pendirian dari Kemenkumham,” ungkap dia.
Dia juga menyayangkan sikap petugas pembongkaran yang dinilai biadab. “Apapun alasannya kita ini bukan hewan. Kami melakukan renovasi sudah habis Rp 125 juta, bahkan pondasi sudah selesai. Kemudian dibongkar pakai begho dan barang-barang milik kami dibawa. Ya, rencananya kita akan melaporkan ini ke polisi,” tandas dia. KBID-BE