KAMPUNGBERITA.ID – Sebanyak 42.750 warga Kabupaten Mojokerto terintegrasi dengan BPJS Kesehatan tahun 2018. Hal ini dilaporkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Didik Chusnul Yakin, pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kamis (27/12) di Pendopo Graha Majatama.
Didik melaporkan, JKN KIS di Kabupaten Mojokerto sejumlah 714.194 jiwa atau baru mencapai 62,47%, yang terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI-APBN) sebanyak 375.712 jiwa. Untuk PBI-APBD tercatat 5000 jiwa (sudah didaftarkan BPJS selama ini). Selanjutnya Pekerja Penerima Upah Pemerintah (non PNS atau tenaga kontrak) sebanyak 51.604 jiwa yang ditambahkan, Pekerja Penerima Upah Swasta sebanyak 111.976 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah sebanyak 150.014 jiwa, dan Bukan Pekerja sebanyak 19.899 jiwa.
“Masyarakat Kabupaten Mojokerto sejumlah 5000 jiwa yang telah kita daftarkan, akhir tahun 2018 ini kita daftarkan lagi sebanyak 42.750 jiwa. Ini untuk masyarakat miskin, juga tenaga kontrak Pemda yang didaftarkan sebanyak 494 jiwa. Sehingga prosentase dari semula yaitu 62,47% naik menjadi 66,25%,” lapor Didik.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan Dina Diana Permata selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto, dengan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Ketua DPRD Ismail Pribadi.
Dalam kesempatan ini wakil bupati Pungkasiadi, mengatakan jika Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan merata dan berkesinambungan.
“Secara bertahap kita melakukan integrasi Jamkesda dan SPM ke program JKN mendukung program UHC tahun 2019. Setiap penyelenggara jaminan kesehatan pemerintah harus terintegrasi ke BPJS Kesehatan sesuai road map pemerintah. Pemerintah Kabupaten Mojokertp telah melakukan itu (pengintegrasian BPJS) tahap ke-dua,” tambah wabup. KBID-FFA-HMS