KAMPUNGBERITA.ID-Lagi, pengadaan seragam sekolah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat sorotan. Kali ini datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony.
Dia berpandangan masalah seragam sekolah sudah tuntas, karena awal semester lalu Pemkot Surabaya, Dinas Pendidikan, dan Komisi D DPRD Kota Surabaya menyatakan sudah dikerjakan dan didistribusikan.
“Tetapi hari ini ada warga yang datang minta pekerjaan penjahitan,”ujar Thony, Jumat (17/6/2022).
Menurut dia, warga mengaku sudah dua tahun tidak lagi mengerjakan seragam sekolah. Padahal ia mengaku tidak ingin mencari untung, terpenting mesin jahitnya tidak karatan.”Ya, ini sebagai satu bentuk evaluasi,”kata dia.
Terhadap hal ini, AH Thony menjadi ragu atas komitmen pihak terkait yang sudah menyatakan seragam sekolah akan dikerjakan UMKM. “Kami mempertanyakan UMKM dari mana dimana, berapa jumlahnya yang dikerjakan oleh UMKM untuk pemulihan ekonomi,”ungkap politisi senior Partai Gerindra ini.
Dengan adanya warga yang mengeluh tidak dapat garapan sekolah itu, Thony mengaku khawatir telah dimonopoli konveksi besar. Kemudian didistribusikan pedagang-pedagang atau pihak mereka yang beramai-ramai membuat siplah.
“Saya khawatir ini ada manipulasi terhadap sistem, seolah-olah pengerjaan ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Tapi sesungguhnya hanya dikerjakan oleh pihak tertentu.” beber Thony
Jika hal itu yang terjadi, lanjut Thony, berarti ada pengingkaran, yang seolah-olah berpihak kepada UMKM untuk menghidupkan ekonomi mereka.
Untuk itu, Thony mendesak Komisi D mencermati lebih dalam untuk menanyakan kepada Dinas Pendidikan. “Kepada siapa pekerjaan itu dilakukan atau diberikan, kemudian dengan nominal berapa dan kemudian UMKM di mana? Nanti data-data itu akan kami lihat, kami cek di lapangan kebenarannya,” tandas Thony.
Lebih jauh, Thony melihat, pengerjaan seragam sekolah sebagaimana rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) dalam sidang paripurna, ada kesan orientasi pekerjaan seragam berharga murah dan hemat anggaran.
“Mungkin pansus maunya diserahkan kepada konveksi besar agar ada efisiensi anggaran.” jelas Thony
Namun, Thony menilai hal itu terjadi monopoli dan bertentangan dengan spirit pemerataan dan pemberdayaan.
Sebab, Sekretaris DPC Partai Gerindra ini tidak ingin terjadi kesenjangan atau disparitas makin meninggi. Apalagi hasil statistik menunjukkan bahwa indeks yang masuk cukup longgar
“Ini menunjukkan ada batasan yang kaya makin kaya, yang miskin juga banyak begitu. Ini makin itu, supaya ini bisa ditekan,” terang Thony
Melihat potensi UMKM di Surabaya, Thony yakin pengerjaan seragam bisa dikerjakan dalam jumlah besar. Sebab banyak konveksi tersebar di berbagai tempat.
Thony menuturkan, di era Wali Kota Tri Rismaharini sudah mengubah komplek Dolly jadi kawasan produksi. Bahkan, di sana ada UMKM. Kemudian di beberapa kecamatan, seperti Wonocolo, kawasan utara, Dupak juga terdapat konveksi yang siap untuk melakukan produksi.
“Ya, jangan biarkan mereka mati karena tergerus pandemi Covid-19, tapi berikan kesempatan untuk tetap ada kegiatan,”ungkap Thony.
Begitu juga, jangan sampai dipatahkan, ada ruang penjahitan lalu diberikan kepada pihak lain. Jangan begitu,”ucap Thony.
Atas permasalahan tersebut, Thony mendesak agar Wali Kota Eri Cahyadi melihat seragam itu sudah terdistribusi atau tidak? Mengingat saat ini sudah memasuki masa sekolah.
Bahkan, dia mewanti-wanti agar Wali Kota jangan sampai terkesan sekolahnya sudah selesai, tetapi seragamnya belum diberikan.Thony menilai hal itu sangat memalukan.”Jadi nanti Wali Kota dikatakan PHP oleh masyarakat,”pungkas dia. KBID-BE