KAMPUNGBERITA.ID – Guna mempercepat penanganan Covid-19, Komisi D DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan wilayah aglomerasi Surabaya Raya (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo) dan juga Pemerintah Pusat.
Kenapa dengan kedua belah pihak itu harus dilakukan komunikasi? Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto, pertama, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau Gugus Covid-19 Pusat ini perlu supaya ada percepatan bantuan ketersediaan vaksin di Surabaya. Sehingga vaksin dosis kedua yang sudah mencapai 68 persen bisa segera terkejar menjadi 90 persen atau bahkan 100 persen.
Kedua, koordinasi dengan wilayah aglomerasi Surabaya Raya juga harus dilakukan dengan cermat. Lantaran situasi Covid-19 di Kota Surabaya juga dipengaruhi wilayah aglomerasi.
“Meski kondisi Covid-19 di Surabaya sudah melandai, tapi levelnya belum bisa dikatakan level 1 atau bebas PPKM Darurat, ” ujar dia.
Politisi perempuan Partai Demokrat ini beralasan, karena ternyata wilayah aglomerasi masih dalam kondisi tidak sebaik Surabaya. Artinya, ketika wilayah-wilayah penyangga ini tidak dalam kondisi yang baik, maka sulit dikatakan Surabaya juga dalam kondisi 100 persen baik.
Untuk itu, kata Herlina, Pemkot Surabaya men-support wilayah di sekitarnya dengan mengirimkan tenaga kesehatan (nakes) untuk membantu percepatan vaksinasi di wilayah aglomerasi.
” Ya, kami bisa memaklumi hal itu. Artinya, agar Surabaya bisa terbebas dari PPKM. Karena kalau kemudian kondisi Surabaya bagus, tapi kota sekitarnya tidak sebagus Surabaya, ya sama saja. Toh kita tak bisa dikatakan kondisinya optimal. Surabaya ini sering menjadi lalu lalang persinggahan warga di wilayah aglomerasi, ” ungkap dia.
Lebih jauh, Herlina menandaskan, pihaknya patut berbangga ketika Pemkot Surabaya mengirimkan nakes ke Sidoarjo untuk membantu percepatan vaksinasi. Artinya, bahwa vaksin yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke Surabaya sudah tak ada lagi. Sehingga nakes diperbantukan kesana.KBID-BE