KAMPUNGBERITA.ID-Banjir dan genangan tinggi akibat hujan deras di beberapa wilayah Kota Surabaya, utamanya Kawasan Surabaya Barat, tidak bisa terhindarkan, meski akhirnya bisa diantisipasi dengan cepat oleh Satgas Pemkot Surabaya.
Namun, kejadian tersebut tetap menjadi perhatian serius Komisi C DPRD Surabaya, mengingat sebenarnya sudah ada anggaran yang cukup besar untuk penanganan banjir di APBD Kota Surabaya. miliar. Tapi anggaran tersebut berkurang karena terkena rasionalisasi.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati. Dia menegaskan, untuk penanganan banjir, pihaknya telah mengalokasikan anggaran Rp 250 miliar, namun hanya terealisasi Rp 100 miliar karena terkena rasionalisasi.
“Komisi C sudah anggarkan Rp 250 miliar untuk menyelesaikan genangan di sistem Surabaya Barat, dan ini juga sudah diamini, digedok saat perencanaan tim anggaran Pemkot Surabaya dan Banggar DPRD Kota Surabaya. Tapi dalam perjalanan, terkena rasionalisasi Rp150 miliar sehingga terealisasi hanya Rp 100 miliar,” jelas dia, Rabu (11/12/2024).
Untuk itu, politisi PKS ini mengajak semua pihak, utamanya Pemkot Surabaya untuk kembali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya.
“Jangan merasionalisasi yang menjadi hajat hidup rakyat banyak, dan prioritas harus betul-betul ditimbang. Setiap kali banjir, pemkot disebut rakyat sekawasan. Kan kita juga sangat berempati terhadap hal ini mendengarnya,” tutur dia
Aning mengatakan bahwa doa-doa rakyat kecil untuk kebaikan Surabaya harus menjadi doa yang terbaik untuk pemimpinnya. Tentu dengan menyajikan kinerja yang betul-betul bisa dirasakan untuk seluruh masyarakat Surabaya.
Aning menegaskan, dalam mengalokasikan anggaran seharusnya bisa memprioritaskan penanganan dampak bencana besar yang kemungkinan muncul, ketimbang harus memikirkan manfaat yang besar.
“Saya berkali-kali bilang prioritas ini penting di atas semua program yang penting,” tandas dia.
Yang menimbulkan dampak bencananya besar harus diprioritaskan untuk ditanggulangi dengan anggaran, dibanding yang manfaatnya besar karena manfaat masih bisa ditunda dibanding mudharat.
“Kaidah prioritas ini harus betul-betul dikaji dan jadi penimbang utama,”tegas dia.
Sedangkan terkait kejadian banjir di wilayah Surabaya Barat, Aning berpendapat jika ada anggaran bisa langsung dieksekusi. Namun karena anggarannya cukup besar, maka untuk menggeser anggaran lebih mungkin dengan MPAK.
“Sistem drainase Surabaya Barat harus di evaluasi holistik, kita akan panggil lagi DSDABM dengan didampingi pakar,”tutur dia.
Selain itu, Aning juga mewanti-wanti agar Kepala Dinas DSDABM bisa hadir langsung, bukan perwakilan, saat rapat persiapan antisipasi banjir di DPRD Surabaya.
“Kepala dinas tidak hadir hingga menjadi atensi kami, berikutnya harus hadir karena ini merupakan hal penting yang mendesak dan darurat, sekaligus pemberitahuan juga kepada semua kepala dinas yang berhubungan dengan penanggulangan banjir,” pungkas dia. KBID-BE