KAMPUNGBERITA.ID – Gubernur JawaTimur Soekarwo berencana akan meminjam dana Corporate Social Responbility (CSR) ke sejumlah BUMN. Langkah itu dilakukan untuk menutupi defisit anggaran dalam Rancangan APBD 2018. Terlebih pinjaman itu tanpa bunga, karena itu akan sangat membantu. Namun untuk realisasinya, gubernur masih menunggu jawaban surat yang ia kirim ke Menteri BUMN.
“Jujur RAPBD 2018 nanti memikul beban berat. Baik anggarannya maupun public policenya. Karenanya kami sudah konsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari alternatif pembiayaan lain. Dan harapan pinjam SCR ke BUMN di kabulkan oleh OJK,” tegas pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Kamis (7/9).
Pejabat kelahiran Madiun itu mengakui, pihaknya tengah mendekati PT Semen Gresik untuk mendapatkan pinjaman CSR perusahaan BUMN tersebut. Namun karena persoalan CSR selalu diberikan kepada masyarakat secara gratis, maka pihaknya harus menyurati Menteri BUMN.
“Untuk PT Pelindo dan PT Semen Gresik sudah siap untuk memberikan pinjaman. Akan tetapi karena mereka bernaung dibawah Kementerian BUMN, maka kami harus menyurati Menteri BUMN. Diharapkan dalam waktu dekat ini sudah ada jawaban,” ujar orang nomor satu di Jatim ini
Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengaku belum pernah mendengar apalagi mendapat laporan tentang keinginan Gubernur Jatim yang akan pinjam dana CSR dari beberapa BUMN itu. Pelaporan ini penting, karena yang namanya pinjaman pastilah akan mengembalikan yang dananya diambil lewat APBD. Untuk itu perlu pembahasan yang serius antara eksekutif dan legislatif.
“Justru saya baru dengar dari sampeyan. Kalau memang ada keinginan gubernur mau pinjam dana CSR tentunya akan dibahas di Komisi C (bidang keuangan) terkait gagasan tersebut. Itu nanti akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018 nanti,” tandas politisi PKS yang akrab disapa Kang Irwan itu.
Di sisi lain, APBN maupun APBD yang defisit menjadikan proyek prestisius Jalur Lintas Selatan (JLS) yang diharapkan selesai pada 2019 terancam molor.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto mengatakan penyelesaian proyek JLS terancam tidak tepat waktu. Sebab, saat ini kondisi perekonomian dalam negeri tidak memungkinkan untuk membiaya proyek yang diharapkan menekan angka disparitas wilayah antara Selatan dengan Utara. “Kami berharap proyek JLS dapat selesai pada 2019 mendatang. Tapi apa mau dikata, dengan tidak adanya biaya baik di APBN maupun APBD membuat proyek tersebut terpaksa berhenti. Karenanya, kita akan mencari pinjaman lunak untuk menyelesaikan proyek tersebut,’’tegas politisi asal PKS Jatim tersebut.
Terpisah, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Ketut Dharmawahana mengatakan, Jalan Pansela Jawa Timur progres fisiknya telah mencapai 70 persen (456 km) dari total panjang 676 km.
Saat ini Kementerian PUPR tengah melakukan perbaikan desain geometri karena kontur yang dilalui berliku dan curam. Penyelesaian sisa pembangunan jalan Pansela sepanjang 220 km dan jembatan sepanjang 8.300 meter yang tersebar di Jawa Timur membutuhkan anggaran sebesar Rp 6 triliun.
“Biaya pembangunan jalan Pansela Jatim cenderung bertambah, dulu membutuhkan biaya sebesar RP 7 triliun, dihitung sekarang dibutuhkan hampir Rp 15 triliun. Yang sudah terbangun 456 km, sisanya 220 km lagi akan kita selesaikan secara bertahap,” ujar Ketut. KBID-JTM