KampungBerita.id
Kampung Raya Lakone Surabaya Teranyar

Wakil Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Lakukan Penyesuaian UMK Sikapi Kenaikan Harga BBM

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony.@KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony menyerukan kepada pemerintah agar meninjau kembali kenaikan harga BBM.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi memicu aksi protes di sejumlah daerah, termasuk Surabaya. Mereka menolak kebijakan tersebut.

AH Thony mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, tidak tepat waktunya.
“Saat ini masyarakat masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah 2 tahun dihantam pandemi Covid -19. Impact yang muncul menurut saya adalah kegelisahan masyarakat karena akan menghadapi kesulitan ekonomi,” ujar dia,Selasa (6/9/2022).

Dia mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi, akan memicu kejutan ekonomi (economy shock). Karena di saat muncul isu kenaikan BBM, tidak diikuti kenaikan pendapatan. Untuk itu, AH Thony meminta pemerintah, agar meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, dengan menunggu beberapa waktu kemudian, karena situasi masyarakat yang masih sulit.

“Ini suara kami dari daerah menyuarakan itu. Karena setelah kenaikan harga BBM, kami yang di daerah kebanjiran keluhan begitu rupa. Kami mohon agar kebijakan ini ditinjau lagi dan dikaji lagi, dipertimbangkan lebih bijak. Agar tidak membebani masyarakat,” tegas dia.

AH Thony meminta Pemkot Surabaya menjadi bumper kesulitan masyarakat, kalau kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak ditinjau kembali oleh Pemerintah Pusat. Pemkot Surabaya harus cepat melakukan restrukturisasi penyesuaian di berbagai bidang. Meningkatkan daya beli masyarakat, menjadi pekerjaan rumah yang harus diurai ditingkat daerah. “Yang pertama segera melakukan pembahasan soal pengupahan (UMK). Kemudian memberikan insentif pada masa transisi kepada para pebisnis, untuk menyambung pada lintasan kritis. Insentif itu bisa berupa kebijakan mempermudah kegiatan pebisnis,” tandas dia.

Menurut AH Thony, program jangka pendek yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan tunai, kepada masyarakat berpenghasilan rendah. “Bantuan ini tidak bisa diberikan sekali. Melainkan 3 sampai 4 kali saat masa adaptasi hingga selesai masa transisi,” imbuh dia.

Kemudian, lanjut AH Thony, tata kelola alat transportasi umum dengan tarif murah dan layanan yang baik, tentunya juga akan sangat membantu meringankan beban masyarakat. KBID-BE-PAR

 

 

 

 

Related posts

Pilgub Jatim Tak Sepanas DKI Jakarta, Gus Solah: Bersainglah Secara Sehat

RedaksiKBID

Selama Lebaran, 28.625 Pelanggan Jarak Jauh Gunakan KA

RedaksiKBID

Peringati HUT KORPRI ke-47, Gubernur: ASN Garda Terdepan Layani Masyarakat

RedaksiKBID