KAMPUNGBERITA.ID-Dorongan sejumlah DPAC agar Herlina Harsono Njoto maju sebagai calon ketua pada Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Demokrat Surabaya pada bulan (Juni) ini, tampaknya menemui banyak rintangan.
Ditengarai ada oknum yang berusaha menjegal langkah Herlina dengan menebar teror lewat isu-isu miring. Bahkan tak segan-segan memfitnah dan mengadu domba dengan Wali Kota Eri Cahyadi.
Seperti diketahui, program rekrutmen pekerjaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya untuk masyarakat miskin mendapat antusias warga . Rekrutmen yang dimulai dari tingkat RT dengan mengedepankan keahlian (skill) dan kemampuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini, dinilai cukup jitu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
Seiring berjalannya waktu, muncul kabar adanya tuduhan intervensi dari sejumlah pihak untuk memasukkan ‘orang-orangnya’ ke program tersebut. Di antaranya yang menjadi korban fitnah oknum tak bertanggungjawab tersebut adalah anggota Komisi D DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto.
Herlina yang namanya moncer dalam bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Surabaya pada Musyawarah Cabang (Muscab) yang akan digelar bulan ini, mengaku dituduh mencatut nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk rekrutmen program tersebut. Dia mengaku heran dengan ‘teror’ WA dari nomor tak dikenal yang tiba-tiba masuk ke ponselnya.
“Tidak ada catut mencatut dan semua warga MBR berhak mendaftar. Karena ini memang termasuk program Wali Kota,” tegas Herlina membantah tudingan tersebut, Rabu (8/6/2022).
Herlina mengaku tidak mengetahui motif tudingan tersebut. Menurut dia, itu fitnah yang sengaja disebar untuk membunuh karakternya dan mengadu domba dirinya dengan wali kota. ”Terlalu!” tegas dia.
Dia menjelaskan, bahwa program wali kota adalah perluasan lapangan pekerjaan. Dan, katanya, kewajiban bagi kepala OPD memberikan pekerjaan untuk MBR karena secara tidak langsung warga MBR diundang oleh Wali Kota untuk dipekerjakan. ”Lucu kalau kemudian pertanyaannya ada istilah catut mencatut, sebab Wali Kota sendiri yang mengundang warga untuk mendaftar. Silakan mendaftar melalui RT sebagai kepanjangan tangan pemerintahan paling dasar dan mengetahui kondisi masyarakatnya,”ungkap Herlina.
Menurut dia, perluasan kesempatan kerja itu kalau di provinsi bisa kepada gubernur, kalau di pusat bisa pada kementerian.
Dia menambahkan, program Wali Kota tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bukan program anggota DPRD Kota Surabaya.
”Kita hanya support agar Wali Kota bekerja sesuai RPJMD yang sudah digariskan. Jadi ndak catut mencatut, itu hanya isu yang sengaja dihembuskan untuk membunuh karakter,”beber dia.
Di sisi lain, Herlina mengakui menjelang Muscab Demokrat Surabaya banyak sekali isu-isu miring, teror dan anggapan sinis mampir kepada dirinya. Di internal partai sendiri, Herlina juga terus dibenjuti lantaran dianggap bakal bersaing dengan calon ketua incumbent, Lucy Kurniasari.
Terbukti, tiga jabatan di DPRD Surabaya yang diembannya dicopot. Pertama sebagai Ketua Fraksi Demokrat-NasDem dan awal tahun ini dua jabatan di Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Surabaya pun dicopot. Dengan perlakuan partai tersebut, Herlina justru banyak mendapat simpati dari PAC-PAC di Surabaya.
”Ndak masalah, toh kerja yang penting,”pungkas dia sembari tersenyum. KBID-BE