KAMPUNGBERITA.ID – DPRD Surabaya mengkritisi pemasangan pagar besi setinggi lebih dari tiga meter di sejumlah pusat perbelanjaan milik Pakuwon Group di Surabaya. Langkah pengamanan yang juga dilengkapi ujung besi runcing di bagian atas ini memunculkan beragam tanggapan: ada yang menilainya sebagai upaya antisipasi, namun tak sedikit yang menganggap hal ini justru memperkuat kesan adanya ancaman keamanan di Kota Pahlawan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Machmud, menilai pembangunan pagar tersebut mencerminkan tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi dari pihak pengelola mal. “Saya amati langsung di lapangan, tinggi pagarnya hampir dua meter, lalu ditambah pengaman berbentuk runcing di bagian atas. Ini menurut saya adalah wujud kekhawatiran yang besar terhadap isu yang berkembang menjelang bulan Agustus,” ujar Machmud, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, kekhawatiran tersebut diduga berkaitan dengan isu yang beredar soal potensi keramaian atau gangguan ketertiban di bulan Agustus. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah pengamanan yang berlebihan justru bisa menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan menimbulkan keresahan.
“Kalau warga melihat pagar setinggi begitu, pasti mereka bertanya-tanya: sebenarnya akan ada apa di sini? Akhirnya opini publik berkembang sendiri, seolah-olah membenarkan isu yang belum tentu benar adanya,” tegasnya.
Machmud meyakini Pemerintah Kota Surabaya bersama aparat keamanan sudah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban. Oleh karena itu, ia berharap pelaku usaha tidak perlu mengambil langkah yang justru memicu keresahan di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti ketidakkonsistenan alasan yang disampaikan pihak pengelola. Sebelumnya, diklaim pembangunan pagar di kawasan Pakuwon Trade Center (PTC) dikaitkan dengan keberadaan Jalan Radial Road Lontar. Padahal, menurut Machmud, pagar serupa juga dibangun di Royal Plaza yang tidak dilalui jalan baru tersebut. Bahkan, hal yang sama juga dilakukan pada properti Pakuwon di Jakarta.
“Jadi alasan itu bisa diperdebatkan. Saya lihat lebih mengarah pada kekhawatiran menjaga keamanan aset perusahaan, bukan karena faktor pembangunan infrastruktur di sekitarnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Machmud menyampaikan selama ini berbagai aksi unjuk rasa di Surabaya berjalan relatif kondusif. Lokasi penyampaian aspirasi umumnya berpusat di lingkungan pemerintahan atau gedung DPRD, dan jarang sekali berujung pada perusakan fasilitas milik swasta.
“Selama ini demonstrasi di Surabaya berjalan tertib. Kalaupun ada gesekan, penyelesaiannya cepat dan baik. Kami berharap tidak perlu ada langkah yang membuat suasana kota terlihat mencekam, padahal faktanya keamanan tetap terjaga aman,” pungkas Machmud.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkoordinasi dengan pengelola mal di Kota Pahlawan agar tidak meninggikan pagar. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan, serta tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat. KBID-PAR-BE