KAMPUNGBERITA.ID-Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI-P, Baktiono meminta Pemkot Surabaya bertindak tegas terhadap para pendatang yang tidak memiliki kejelasan tujuan dan pekerjaan. Sikap tegas ini dibutuhkan untuk mengantisipasi gelombang urbanisasi pasca Lebaran 2026.
Menurut Baktiono, pada Hari Raya Idul Fitri 1447 H, warga Surabaya yang memiliki famili atau keluarga di luar daerah, biasanya akan bersilaturahmi atau mudik ke daerah asalnya. Politisi senior PDI-P ini menyatakan silakan saja mereka mudik ke daerah asalnya dan
menceritakan kebaikan-kebaikan yang ada di Kota Surabaya. Seperti pelayanan kesehatan yang gampang dan gratis. Sekolah SD dan SMP gratis dan juga bantuan beasiswa. Selain itu, juga mengurus akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan KTP semuanya gratis. Jalan-jalan sudah baik, penerangan jalan umum (PJU) terang benderang. Pun kemudahan lainnya yang ada di Kota Surabaya. “Silakan cerita kebaikan-kebaikan tersebut. Hanya saja, jangan mengajak keluarga atau famili ke Surabaya kalau tidak punya tujuan dan pekerjaan yang jelas. Nanti justru akan menjadi beban dari keluarga itu sendiri. Lebih baik tetap berusaha di daerahnya masing-masing, mengingat yang bisa mendapat fasilitas -fasilitas gratis tersebut hanya mereka yang punya KK dan ber-KTP Surabaya saja,” ungkap dia.
Baktiono yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya ini menekankan langkah-langkah itu perlu diambil untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan warga kota dari dampak negatif urbanisasi yang tidak terkendali.
Sedangkan untuk pemantauan dan pendataan, lanjut dia, dibutuhkan kerja sama dengan RT/RW. “Jadi ketika datang, harus didata. Dia sudah bekerja atau tidak? Kalau tidak bekerja, apa alasan tinggal di sini? Karena itu, saya berharap RT/RW kalau ada pendatang yang masuk ke dalam wilayahnya tolong dipantau dan dijaga,”tegas dia.
Lebih jauh, Baktiono menjelaskan, saat ini dengan era otoda (otonomi daerah) semua daerah berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi warganya masing-masing, termasuk di Surabaya yang bisa menjadi percontohan di kota/kabupaten lain. KBID-BE