KAMPUNGBERITA.ID-Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya, Senin (4/10/2025), terkait mencuatnya kasus penahanan ijazah akibat tunggakan biaya sekolah.
Anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati menanyakan program Baznas Kota Surabaya untuk penebusan ijazah yang dialihkan ke program lain. Padahal masih banyak siswa yang belum mampu menebus ijazah karena faktor ekonomi. “Warga banyak yang kecewa karena program tersebut dialihkan ke program lain. Mereka ingin program ini bergulir kembali,”ujar dia.
Lebih jauh, dia menegaskan, jika program tersebut sudah diambil oleh Baznas Provinsi, maka program tersebut harus berkesinambungan.
“Keberlanjutan program menebus ijazah ini penting untuk memastikan warga Surabaya tidak ada putus sekolah ataupun pengangguran gara-gara ijazahnya tertahan,” ungkap dia.
Untuk itu, politisi Partai Gerindra ini meminta
Baznas bersama Pemkot Surabaya mencari solusi permanen agar kasus serupa tidak lagi terulang.
Anggota Komisi D lainnya, Abdul Malik, menyoroti usulan bedah rumah dari warga yang kerap terlambat terealisasi. Dia mencontohkan temuan di lapangan dua rumah roboh sejak tahun lalu, namun bantuan baru terealisasi tahun berikutnya.”Dalam kondisi darurat, seharusnya ada percepatan,” ungkap dia.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menegaskan bahwa dana BOS maupun BOPDA tidak pernah dipakai mendanai pungutan tambahan di sekolah swasta. Dia berjanji menyajikan data terbaru agar tidak terjadi salah persepsi.
Ketua Baznas Kota Surabaya, Mohammad Hamzah, membantah jika program menebus ijazah dialihkan ke program lain. Menurut, setelah dilakukan evaluasi, program tersebut memang tidak menjadi program prioritas pada 2025. Mengingat di Baznas ada yang namanya
Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Lebih jauh, dia menjelaskan, sekarang ini Baznas meluncurkan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). “Tahun 2024, kami lakukan evaluasi dan sudah banyak yang kita intervensi. Selanjutnya, mereka kan
perlu kuliah, maka kita fasilitasi dengan Program SKSS untuk menyelaraskan RKT. Ini saja sebenarnya yang sedikit bergeser, tapi anggaran pendidikan masih ada,” pungkas Hamzah. KBID-BE