KAMPUNGBERITA.ID – Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) menunggak hampir Rp84 miliar di sejumlah rumah sakit di Jawa Timur. Dengan kondisi ini, dikhawatirkan bisa memengaruhi cash flow keuangan sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jatim.
Untuk itu, Komisi E DPRD Jatim memberikan deadline hingga pertengahan Nopember 2017. Selanjutnya, jika tidak segera dibayarkan, maka komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini akan ngeluruk ke BPJS pusat.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im menegaskan hampir seluruh Dirut rumah sakit milik Pemprov Jatim sambat karena tidak dapat melunasi farmasi dan membayar dokter akibat ada piutang BPJS yang totalnya mencapai Rp84 miliar. Karenanya, mereka curhat ke Komusi E untuk mendesak BPJS untuk segera melunasi.
“Apalagi kurang dua bulan sudah tutup anggaran, tentunya piutang ini sangat merugikan rumah sakit, karena secara tidak langsung cash flow yang ada juga ikut tergganggu,”tegas politisi asal PAN usai hearing dengan sejumlah Rumah Sakit milik Pemprov Jatim, Rabu (1/11).
Sementara Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo mengakui jika tunggakan BPJS ke rumah sakit milik Pemprov Jatim cukup besar yaitu Rp72 miliar dan sejumlah UPT sebesar Rp12 miliar atau total Rp72 miliar. Karenanya kalau piutang ini tidak segera dibayar akan mengganggu cash flow rumah sakit.
“Padahal runah sakit harus membayar dokter dan farmasi, jika tunggakan tidak segera diselesaikan maka rumah sakit yang akan menanggung bebannya,”tegasnya.
Sedang disatu sisi sebenarnya ada perjanjian piutang segera dibayar dengan tenggang waktu selama tiga bulan. “Bisa saja BPJS terkena penalti. Tapi mengapa hal ini tidak diberlakukan,”lanjut politikus asal Partai Demokrat
Sesuai data yang ada, tunggakan RS dr Syaiful Anwar Malang Rp48,7 miliar, RS Jiwa Menur Surabaya Rp4,3 miliar dan RS Sudono Madiun Rp22 miliar. KBID-DAY