KAMPUNGBERITA.ID-Kasus pembuangan limbah usaha kuliner ke saluran drainase menjadi sorotan DPRD Kota Surabaya.
Hal ini karena pembuangan limbah usaha kuliner yang mengandung lemak dan material organik ke selokan berpotensi mencemari air tanah dan menimbulkan bau yang menganggu kesehatan masyarakat, serta mempercepat pendangkalan saluran. Karena itu, penataan limbah sisa makanan dan minyak dinilai krusial untuk mencegah kerusakan lingkungan.
Hal ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono. Dia mendesak Pemkot Surabaya segera merealisasikan pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik yang terpadu dan tersentral. “Saluran drainase perkotaan sejatinya hanya untuk air hujan, bukan limbah domestik. Makanya harus segera direalisasikan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik yang terpadu dan tersentral. Dengan demikian, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)-nya nanti juga terpadu dan tersentral,” ujar dia.
Menurut politisi senior PDI-P ini, Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah disahkan dua minggu lalu dan sudah masuk lembaran daerah setelah mendapat koreksi dari Gubernur Jatim. “Saat ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkot karena peraturan daerahnya sudah sah,”ungkap dia.
Selama infrastruktur besar belum terbangun, Baktiono meminta setiap usaha kuliner dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) wajib menyiapkan penampungan limbah dan pemisahan sampah. “Kalau sampai saat ini belum, ya paling tidak di setiap SWK itu sudah disiapkan untuk penampungan limbah-limbah tersebut. Hingga termasuk pemilahan sampah. Ini terkait dengan air cucian yang dipisahkan agar tidak langsung menyatu ke saluran umum yang memicu bau,” jelas dia.
Dia mencontohkan pengalaman tahun 2002-2003 di Jalan Tunjungan dan Jalan Embong Malang. Saluran box culvert peninggalan Belanda dipenuhi lemak dari restoran dan hotel karena belum ada IPAL. “Itu lemahnya menggumpal dan kental, sulit untuk dibersihkan. Meski setahun kemudian dibersihkan masih tetap sama,”tutur dia.
Lebih jauh, Baktiono menyebut pembangunan infrastruktur harus diserahkan ke Perumda Air Minum Surya Sembada (dulu PDAM) karena hanya BUMD itu yang memiliki Perda tentang pengelolaan limbah. “Yang jelas untuk pembangunan ini diserahkan ke PDAM. Tidak mungkin diserahkan ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), ke PD Pasar Surya maupun ke Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Jadi satu-satunya cuma PDAM,” tegas dia.
Mantan Ketua Komisi C ini juga menyebut Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) penting dilibatkan karena memahami jaringan di bawah tanah.
“Jangan sampai salah karena nanti akan terpendam di bawah tanah. Yang tahu persis di antaranya yaitu PDAM dan DSDABM,” tandas dia.
Kabar baiknya, kata Baktiono, sudah ada block grant dari beberapa negara yang siap membantu sepenuhnya. “Mereka cuma ingin membantu sepenuhnya. Tinggal kita harus bisa menyambut dan mempersiapkan di mana tempat yang harus dibangun,”tegas dia.
Komisi B menagih agar proyek ini dikerjakan sebelum masa bakti DPRD dan Wali Kota berakhir sebagai legacy (warisan). Sehingga ada peninggalan hasil karya yang bisa membanggakan dan bisa dinikmati oleh seluruh warga Surabaya.
Menurut Baktiono, manfaatnya tidak hanya untuk limbah. Sistem tersentral juga akan memisahkan greywater dari rumah tangga, restoran, depot dan blackwater dari septic tank. “Artinya apa? Nanti di saluran-saluran itu airnya minim sekali. Bahkan kalau musim hujan yang berfungsi nanti ya saluran yang ada saat ini. Pasti akan mengurangi banyak. Kalau musim kemarau saluran itu kering,” pungkas dia. KBID-BE