KAMPUNGBERITA.ID-Komisi D DPRD Kota Surabaya mendorong BPJS Kesehatan melalui Universal Health Coverege (UHC) lebih maksimal dalam melayani masyarakat.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah usai
rapat koordinasi terkait Universal Health Coverege (UHC) dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dispendukcapil, Kamis (13/7/2023) sore.
Dia mengatakan, sesuai yang disampaikan Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Surabaya, Hernina Agustin Arifin bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Kota Surabaya itu mencapai 99,9 persen atau sekitar 2.992.541.
Menurut dia, sesuai data dari Kementerian Sosial memang terbagi beberapa yang dinonaktifkan.
“Ada Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN 309.362 yang aktif. Sedangkan yang tidak aktif 323.516. Untuk yang dinonaktifkan ini dialihkan ke APBD Pemkot Surabaya,” papar Khusnul Khotimah.
Politisi PDI-P ini menyebutkan bahwa PBI APBD yang aktif 889.993 orang, sedang yang tidak aktif 139.841. Mereka yang tidak aktif ini karena pemprov tidak bekerjasama dengan BPJS itu sebanyak 30.617.
“Kemudian karena keinginan sendiri. Dia tidak mau ditanggung oleh PBI APBD itu sebanyak 856 orang. Sedangkan yang pindah luar kota 108.368,” beber Khusnul Khotimah.
Peserta yang tidak aktif ini, Khusnul Khotimah memastikan betul bagaimana dengan Dispendukcapil yang menyampaikan beberapa waktu lalu ada loading yang cukup tinggi. Sehingga sempat mengalami kendala.
“Kalau Perwali nya itu memang menyampaikan bahwa aktifasi itu bisa melalui Kelurahan. Dinas Kesehatan sepertinya juga akan menyampaikan bahwa pemkot nanti untuk pengaktifan ada di masing-masing fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama saja,” terang dia.
Khusnul Khotimah menyampaikan agar masyarakat juga aktif untuk melakukan aktifasi.
“Dispendukcapil juga menyampaikan bahwa pihaknya selama 24 jam melakukan approval (persetujuan),”ungkap dia.
Untuk itu, lanjut Khusnul Khotimah, pihaknya memberikan masukan agar pihak terkait membuat semacam guidance book yang bisa dibaca oleh masyarakat. Kedua, masih dibutuhkan pamflet-pamflet sebagai petunjuk. Jadi kalau ada kesulitan ia harus kemana.
“Termasuk call centernya. Kalau bisa setiap waktu bisa kita telepon, sehingga bisa menjawab apa yang dibutuhkan setiap saat dan upaya-upaya, sehingga BPJS Kesehatan ini bisa meningkatkan pelayanannya,” pungkas dia. KBID-BE